A Mansur MH (kiri) Anggota F-PKB DPRD Bondowoso saat mendatangi langsung ke kediaman Buk Rik (kedua dari kiri) warga Desa Dawuhan RT 13/RW 02, Kecamatan Grujugan. (Ihsan Kholil/Bhirawa)
Banyaknya warga miskin di Bondowoso yang tak mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun Kabupaten Bondowoso, membuat banyak orang bergerak.
Seperti salah satu warga Desa Dawuhan RT 13/RW 02, Kecamatan Grujugan Bondowoso, Ibu Rik alias Rayu ini belum pernah mendapatkan Bansos (Bantuan Sosial) selama Pandemi Covid-19 yang sempat viral di media sosial.
Warga Desa Dawuhan yang akrab disapa Buk Rik ini menempati tempat tinggal yang telah tak layak huni. Ia pun adalah merupakan seorang janda dengan satu anak yang lagi menempuh pendidikan di Pondok Pesantren. Suami Buk Rik meninggal dunia beberapa waktu lalu.
Akan hal tersebut, salah satu Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Bondowoso, A Mansur MH turun langsung untuk menemui Ibu Rik di kediamannya, Minggu (19/7).
Tampak Buk Rik alias Rayu itu menangis haru saat A Mansur angggota F-PKB sekaligus Ketua MWCNU Grujugan itu mendatanginya. Karena pada kesempatan itu, Mansur tak hanya mendatangi saja, akan tetapi Ia juga memberikan beberapa bantuan.
“Hanya sekedarnya saja, untuk meringankan kebutuhan sehari-hari,” kata Politisi PKB itu.
Mansur mengaku, bahwa kedatangannya untuk menindaklanjuti berita yang sempat viral akan keberadaan warga Desa Dawuhan Kecamatan Grujugan Bondowoso yang tak tersentuh bantuan.
“Kedatangan kami untuk menindaklanjuti berita yang viral kemarin. Setelah itu kami atas nama angggota F-PKB datang untuk memastikan keberadaan warga tersebut,” katanya.
Dijelaskannya, bahwa setelah pihaknya mendatangi langsung ke rumah warga tersebut, ternyata keadaan Buk Rik memang sangat memprihatinkan.
“Kami kemudian berkomikasi langsung. Buk Rik mengaku bahwa sebenarnya dia anggota PKH tapi tidak dapat bantuan beras BPNT (bantuan pangan non tunai),” katanya.
Mansur pun mengaku, setelah mengunjungi Buk Rik, pihaknya segera akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Kata dia, mengapa warga tersebut tidak mendapakat bantuan.
“Karena mungkin kesalahan data atau lainnya, karena kalau PKH wajib dapat BPNT. Tapi kalau BPNT belum tentu dapat PKH,” terangnya.
Wakil rakyat itu pun berharap, ke depan pemerintah mulai dari desa sampai kabupaten, agar bersama-sama peduli terhadap orang-orang yang sangat memerlukan.
“Ini bukti bahwa kita masih sibuk dengan urusan-urusan yang kurang substansi. Mari saling koordinasi antar instansi agar snergi,” harapnya. [san]
