Prioritas Penggunaan Dana Desa

Desa merupakan kunci kemajuan daerah dan penentu kemajuan sebuah bangsa. Menjadi logis adanya jika aktivitas pembangunan suatu daerah harus berdampak langsung pada desa, dan sekaligus berimplikasi pada peningkatan kualitas hidup warga desa. Realitas tersebut, setidaknya menyadarkan pada kita publik bahwa barometer pemerataan pembangunan sejatinya bisa dilihat dari desa.

Mengenai regulasi desa tersebut, bisa dirujuk dari implementasi UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Selanjutnya, untuk mengawal pembangunan desa, pemerintah sampai saat ini melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), masih terus berupaya mengawal pembangunan desa. Salah satunya, melalui dikeluarkannya Permendes No 13 Tahun 2020 yang mengantur tentang prioritas penggunaan dana desa di tahun 2021.

Ada dua poin penting dalam Permendes No 13 Tahun 2020 tersebut, diantaranya. Pertama, mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa di tahun 2021. Salah satunya, dengan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BumDes). Kedua, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengadakan berbagai kegiatan pelatihan yang dapat menggali segala potensi pemuda dan masyarakat desa.

Selebihnya, upaya pembangunan dana desa tersebut, bisa dirujuk dari data Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bahwa dana desa yang disalurkan ke rekening desa terlihat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 pemerintah menyalurkan Rp 20,67 Triliun, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 46,98 Triliun, meningkat lagi pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing Rp 60 triliun, lalu pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp70 triliun. Tahun 2020, teranggarkan Rp 71,19 triliun dan telah tersalur ke rekening desa sebesar Rp 61,64 triliun. Selajutnya, direncanakan, pada tahun 2021 dana desa sebesar Rp 72 triliun. Melihat begitu besarnya dana yang akan dialokasikan ke desa di tahun mendatang maka besar harapan BumDes bisa mengelola dengan baik dan benar.

Masyhud
Pengajar FKIP Universitas Muhammadiyah Malang.

Rate this article!
Tags: