Pro Dinasti Politik: Semua Warga Negara Memiliki Hak, Kontra: Memperburuk Demokrasi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustofa

Jakarta, Bhirawa.
Maraknya Dinasti politik menjelang Pilkada langsung yang akan berlangsung bulan Desember 2020 mendatang, mengundang pro kontra di masyarakat. Yang pro dinasti politik menyebutkan, semua warga negara memiliki hak untuk mencalonkan diri. Sedang bagi yang kontra, berpendapat bahwa dinasti politik akan memperburuk demokrasi. 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Nasdem, Saan Mustofa bilang; Bahwa dinasti politik bukan fenomena baru. Tetapi sudah ada di Indonesia sejak Pilkada langsung pada 2005 lalu. Jadi sampai 2020 ini sudah 4 putaran Pilkada langsung. Fenomena dinasti politik bahkan terjadi di negara yang demokrasi nya lebih maju dibanding Indonesia. Di Amerika Serikat, dinasti politik dari bapak ke anak, yakni George Walker Bush. Lalu Bill Clinton dengan isteri-nya yang mencalonkan diri jadi Presiden pula. Di Kanada, Bapak ke anak, di Singapura.

“Namun, bagaimana membentang, agar praktek dinasti politik ini tidak mereduksi kualitas personal calon itu sendiri. Juga terkait dengan soal kemampuan calon, untuk nantinya mampu memimpin,” ujar Saan Mustofa dalam diskusi forum legislasi bertema “UU Pilkada dan Kekhawatiran Menguatnya Dinasti Politik”, Selasa sore (28/7). Nara sumber lain, anggota Komisi II DPR RI (Golkar) Zulfikar Arse Sadikin, anggota Komisi II DPR RI (PKS) Mardani Ali Sera, dan DirEks Perludem Titi Anggraini.

Menurut Saan Mustofa, soal ke-Partai-an, karena sumber utama lahirnya kepala daerah, sumber utama rekrutmen ada di Partai Politik (Parpol). Jadi Parpol dalam soal menjalankan fungsi rekrutmen politik, baik eksekutif maupun legislatif, juga berpengaruh terhadap muncul atau tidaknya dinasti politik. Menguat atau tidaknya dinasti politik. 

Maka ke depan, proses rekrutmen yang dilakukan Parpol, menjadi bagian penting yang harus dipikirkan dan disadari bersama. Kalau dinasti politik tidak bisa dihindari, bahwa akan terjadi. Maka minimal tidak mengabaikan kompetensi calon, rekrutmen, juga terkait UU Pilkada. Rekrutmen yang ada di UU Pilkada terkait dukungan, kadang menghambat bagi munculnya Bakal Calon (Balon) Kepala Daerah yang memiliki kualifikasi yang memadai.

“Perlu dipikirkan UU Pilkada yang ramah bagi Balon kepala daerah yang punya rekam jejak politik yang memadai. Juga punya kapasitas dan komitmen tinggi pada demokrasi Juga komitmen pada kepentingan masyarakat,” tambah Saan Mustofa.

Merebaknya dinasti politik, dipandang akan memperburuk dan jadi residu demokrasi, kata Mardani Ali Sera. Memang benar di beberapa negara ada praktek dinasti politik, di Amerika misalnya. Namun jika di petakan, ada 2 jenis, kalau di Amerika polanya “mentorship”, Balon mengawali kiprah politiknya dari bawah. 

“Dinasti politik ini buruk dan residu demokrasi ini harus dikoreksi dari RUU Pilkada yang akan datang. Koreksi,ada 2 cara, yakni demand side dan suply side,” ucap Mardani.

Dijabarkan, demand side, tetap memberikan kebebasan buat masyarakat dalam kondisi saat ini. Kecil perubahan terjadi kalau diberikan kepada demand side, harus pada suply side artinya harus ada UU  yang mengatur.

“Kepala Daerah bertanggung jawab pada seluruh urusan daerah-nya. Bukan cuma anggaran saja. Kalau tidak membuat suply side yang baik, akan sangat berat,” tambah Mardani.

Disebutkan, PKS berkomitmen menurunkan Threshold. Kalau Pilkada 67% Kepala Daerah dan Wakil pada putaran ke 2, pecah kongsi, karena mereka MBE. Karena ingin mendapat perahu 20%, akhirnya kawin. Padahal gak ada hubunga Ideologis, program juga gak nyambung, akhirnya pecah. 

“Oleh sebab itu, RUU Pilkada perlu kita kritisi bersama. Sehingga dinasti politik bisa hilang. harapan saya kepada pak Jokowi, bukan hanya jadi Presiden, tapi jadi guru bangsa. Ingat, salah satu tuntutan reformasi adalah menghapus KKN,” tandas Mardani. (ira)

Tags: