Wali Kota Gelar Rakor bersama untuk tanggulangi Gafatar.
Kota Probolinggo, Bhirawa
Merebaknya kasus orang hilang yang diduga terkait dengan organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di beberapa daerah membuat Pemkot Probolinggo bersikap. Bakesbangpol Linmas menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan sejumlah stakeholders di Puri Manggala Bhakti, kantor pemkot setempat.
Rapat itu juga dihadiri perwakilan Polres Probolinggo Kota, Kodim 0820, tokoh agama (toga), tokoh masyarakat (tomas), dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Maklum, Gafatar yang disebut-sebut sebagai organisasi yang berafilisasi dengan Negara Islam Indonesia (NII).
“Kami lakukan koordinasi dengan pihak terkait tadi (kemarin). Memang tidak khusus membahas soal Gafatar, tapi disinggung juga. Sebab, kini sedang ramai diberitakan,” ujar Kepala Bakesbangpol Linmas Didik Sunaryoto, Selasa (19/1).
Sejauh ini belum mendapatkan laporan adanya organisasi tersebut maupun pengikutnya. Indikasinya, sampai saat ini Gafatar belum terdaftar di Kesbangpol Linmas. Maklum, di tingkatan pusat, organisasi tersebut juga belum terdaftar di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), katanya.
“Hasil deteksi yang kami lakukan memang belum ada indikasi pengikutnya disini. Tapi, kami perlu waspada. Sebab, organisasi semacam ini tidak terbuka. Apalagi, diberitakan sebagian diculik dari keluarganya,” ujarnya.
“Kami juga meminta masyarakat untuk mewaspadai organisasi ini. Karena itu, pihaknya dalam bulan ini akan melakukan rakor lanjutan dengan Komunitas Intelejen Daerah (Kominda). Di antaranya Polri, TNI, dan Kejaksaan. Dalam rakor tersebut juga akan dibahas perkembangan terbaru terkait organisasi tersebut,” tambah dia.
Terpisah, Kapolres Probolinggo Kota AKBP Sumaryono meminta masyarakat ikut berperan aktif membatasi ruang gerak organisasi ini. “Kalau ada yang mencurigakan, silakan lapor ke kami,” katanya.
Perwira polisi dengan dua melati di pundaknya ini menyebutkan, Polres mendapat instruksi untuk mendeteksi keberadaan organisasi maupun pengikutnya di daerah. GAFATAR pernah Mengudara di Radio WK FM Probolinggo pada 4 September 2013. Karenanya Probolinggo adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur, dan saat ini masih menjadi daerah perluasan DPD GAFATAR Jawa Timur untuk menempatkan Struktur di wilayah tersebut.
Dalam kesempatan itu pula Radio WK 88,3 FM memberikan kesempatan GAFATAR untuk bisa menyampaikan visi, misi dan program kerjanya. Di kabupaten Probolinggo fenomena Gafatar yang belakangan ini kerap dibicarakan mendapatkan perhatian khusus dari Mustasyar PCNU Kabupaten Probolinggo yang saat ini duduk sebagai anggota Komisi VIII DPR RI H Hasan Aminuddin. Menurutnya, Gafatar akan sangat mengancam kedaulatan bangsa. Sebab yang menjadi sasaran adalah agama. “Padahal fondasi bangsa Indonesia adalah agama,” katanya, Selasa (19/1).
Hasan mengatakan, hal mendasar untuk mencegah gerakan yang sudah dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini adalah dengan mengamalkan agama Islam yang sebenarnya. “Amalkan Islam yang sebenarnya. Yang tidak aneh-aneh,” jelasnya.
Ajaran agama Islam yang sebenarnya yang dimaksud Hasan adalah ajaran Islam yang jamak diketahui umum selama ini. Misalnya dengan menunaikan shalat, membaca Al-Qur’an serta mengamalkan ibadah lain yang tertera dalam Alquran.
Kalau sudah seperti itu, tidak akan ada gerakan yang menyimpang dan gerakan yang dilarang oleh agama dan negara. Hal yang harus dilakukan saat ini yakni dengan menggandeng ulama untuk saling menguatkan Islam di Kabupaten Probolinggo. “Perkuat pemahaman ajaran agama yang disampaikan ulama. Pola semacam itu akan lebih mempersempit ruang gerak ajaran-ajaran terlarang. Tidak hanya Gafatar, tetapi juga gerakan lain yang menyimpang,” pungkasnya.
Dalam Pengawasan
Sementara itu, setelah teridentifikasi atas data warga yang telah bergabung dalam organisasi gafatar dan ISIS. Pihak Polres Lamongan kini tetap melakukan pengawasan dan kerja sama dengan pemerintah daerah. Hal itu diungkapkan oleh Kapolres Lamongan, AKBP Trisno Rahmadi. “Terkait upaya pengawasan dan pembinaan, sudah ada rapat koordinasi dengan Komunitas pemerintah Daerah (Kominda),” katanya.
Hasil koordinasi itu, lanjut dia, semua pihak yang terkait harus meningkatkan pengawasan, termasuk poskamling harus lebih waspada lagi. Kalau ada orang baru harus dilaporkan ke RT atau RW dan juga ke
kepala desa,” ujar Trisno.
Warga Lamongan yang telah diketahui selain berpotensi mengikuti aliran radikal salah satunya ada yang diduga bergabung dengan kelompok ISIS, warga Lamongan juga berpotensi bergabung di aliran yang dianggap sesat, seperti bergabung dengan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) tersebut.
Data yang sudah diperoleh oleh pihak Kepolisian,Kapolres Lamongan AKBP Trisno Rahmadi, Selasa (19/1) membeberkanya, dari data yang dipunyai ada sedikitnya 50 orang warga yang tersebar di 8 kecamatan telah bergabung dengan ormas Gafatar. Total dalam data yang kita kantongi ada 50 orang yang bergabung dengan Gafatar.
Dari jumlah itu lanjutnya, 34 orang di antaranya sudah berangkat ke Kalimantan. Sementara 16 orang sudah kembali ke Lamongan dalam kondisi insyaf. “Mereka yang berangkat ke Kalimantan pengakuannya adalah untuk hijrah,” kata Kapolres. [wap,mb9]
