Penandatanganan spanduk mahasiswa prodi Kesos UMM sebagai dukungan pada Komisi VIII DPR RI dalam menggodok RUU tentang praktek pekerjaan sosial di masyarakat. [m taufik/bhirawa]
Kota Malang, Bhirawa
Program studi Kesejahteraan Sosial (Kesos), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), peringati Hari Pekerjaan Sosial Dunia yang jatuh pada 15/3 kemarin.
Ketua prodi Kesos UMM, Dr. Oman Sukmana M. Si menjelaskan, pekerja sosial di Indonesia masih sering disamakan dengan relawan sosial atau Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang belum mendapatkan pendidikan formal perihal kesejahteraan sosial.
Hal tersebut menyebabkan banyak permasalahan sosial yang seharusnya ditangani oleh professional malah ditangani relawan. “Jika terus seperti itu, maka yang terjadi adalah lambatnya penanganan dalam permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat,” jelas Oman.
Sebenarnya ada beberapa hal yang perlu dilewati untuk menjadi pekerja sosial, lanjut Oman. Di antaranya adalah pekerja sosial harus mendapatkan pendidikan formal, mengikuti organisasi keprofesian, mempelajari kode etik serta memiliki ijin dan praktek. “Semua hal itu saat ini sedang dirumuskan oleh komisi VIII DPR RI tentang praktek pekerja sosial,” jelasnya.
Dengan mendukungnya pemerintah terhadap UU pekerja sosial di Indonesia, maka tanggungjawab negara dalam menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi warga negaranya akan terjalankan dengan baik.
Menurut Oman, komitmen negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dimulai dengan melibatkan tenaga kerja yang professional. Pekerja sosial yang professional ini merupakan pilar terdepan dalam mengimplementasikan kesejahteraan di Indonesia.
Hingga saat ini, di Indonesia pendidikan formal tentang kesejahteraan sosial sudah mulai menggeliat. Setidaknya ada 33 Perguruan Tinggi (PT), 4 PT untuk program magister dan ada 3 PT yang menyelenggarakan program doktoral yang menyelenggarakan pendidikan formal untuk jenjang Strata 1 (S1), imbuh Oman. [mut]
