Kepala BBPOM Surabaya IMB Gerametta saat sosialisasi seputar obat tradisional dan suplemen kesehatan di salah satu hotel di Surabaya, Senin (12/11).[gegeh bagus setiadi/bhirawa]
Surabaya, Bhirawa
Setiap obat dan makanan yang beredar di pasaran bakal dilengkapi dengan adanya QR Code. Hal ini guna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan. Teknologi tersebut bakal diterapkan BadanPengawas Obat dan Makanan(BPOM) dalam waktu dekat.
Hal ini disampaikan Kepala BBPOM Surabaya IMB Gerametta saat ditemui Bhirawa dalam sosialisasi bertemakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di Bidang Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan di salah satu hotel di Surabaya, Senin (12/11).
“Program kita sekarang itu QR Code dan ini sedang kita buat. Diharapkan nantinya QR Code ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menggunakan aplikasi di smartphone, kita scan ada di BPOM Mobile, lalu kita cek dan nanti akan tahu siapa yang membuat dan di mana pabriknya. Ke depan itu harapan kami, saat ini sedang dikembangkan,” terangnya.
Kode QR atau biasa dikenal dengan istilah QR Code adalah bentuk evolusi kode batang dari satu dimensi menjadi dua dimensi. Menurut Gerametta, sekarang ini masih dalam proses pembahasan di pusat dan membutuhkan partisipasi dari pengusaha yang mau menerapkan. “Sekarang ini sedang tahap pada uji coba. Mudah-mudahan cepat ya,” harapnya.
Adanya QR Code, lanjut dia, akan keluar keterangan nomor registrasi dari BPOM yang berisi tanggal kadaluwarsa hingga komposisi dari produk tersebut. “Gadget ini bisa scan langsung pada QR Code produk yang isinya keterangan tanggal kadaluwarsa, komposisinya, dan nomer registrasi BPOM,” ujarnya.
Pada kesempatan sama, anggota Komisi IX DPR RI Dra Lucy Kurniasari mengaku setuju adanya inovasi yang dimunculkan BPOM terkait QR Code. “Iya, kami di Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan akan mengawal ini agar sosialisasi ini bisa sampai ke tingkat desa. Yang kita harapkan tentunya masyarakat sehat,” katanya.
Ning Lucy, sapaan akrabnya menjelaskan bahwa akhir-akhir ini telah banyak masyarakat yang menjadi korban atas gencarnya iklan obat tradisional yang berbahaya. Dengan adanya sosialisasi kali ini, kata Lucy, masyarakat mengetahui produk-produk yang sudah melalui uji BBPOM atau belum.
Oleh sebab itu, peran DPR RI, lanjut Ning Lucy, kegiatan ini adalah untuk mendorong BBPOM sosialisasi kepada masyarakat hingga ke tingkat desa. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan masyarakat pedesaan yang mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.
“Tadi sudah disampaikan bahwa ini kita membantu peran pemerintah untuk mewujudkan Nawa Cita ke-5 dengan kualitas hidup manusia yang sehat. Bagaimana cara mengetahui produk-produk yang sudah melalui uji BBPOM atau belum,” terangnya.
Selain itu, pihaknya meminta masyarakat untuk jeli membeli produk kosmetik. Anggota dari Fraksi Partai Demokrat ini meminta agar masyarakat mengecek kemasan, label, izin edar dan kadaluwarsanya. Jika tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan BBPOM, maka masyarakat diminta tidak membeli produk tersebut. “Cari kosmetik yang aman. Jika tidak aman, jangan dibeli,” jelasnya. [geh]
