Direktur PFM wilayah III Kemensos RI, Abdul Hayat Gani bersama Anggota Komisi VIII DPR RI, Evi Zainal Abidin saat sosialisasi BPNT di Hotel Horison Kota Pasuruan, Selasa (13/11) malam.
Pasuruan, Bhirawa
Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial sejak akhir 2016 ternyata belum optimal. Di wilayah III di mana Jawa Timur salah satunya, baru 26 kabupaten/kota dari 182 daerah yang menjalankan program tersebut.
Saat sosialisasi program BPNT di Kota Pasuruan, Rabu(14/11) Direktur Pelayanan Fakir Miskin (PFM) wilayah III Kemensos RI, Abdul Hayat Gani menyampaikan sejak peluncuran BPNT di tahun 2016 dari 182 daerah, ternyata baru 26 daerah yang menjalankan.
Adapun, 182 daerah untuk wilayah III, meliputi daerah Jawa Timur, Bali Sulawesi, Maluku hingga Papua. Terakhir beberapa hari lalu di Sulawesi, di Maros, Makassar dan Bone.
menurut Abdul Hayat Gani, pelaksanaan BPNT terganjal tiga masalah, mulai kesiapan dari pemerintah daerah setempat hingga kesiapan data terpadu dan keberadaan e-warung serta pendukungnya.
“Permasalahan utama yakni terkait edukasi masyarakat penerima bantuan. Utamanya penggunaan ATM untuk e-warung itu,” ujar Abdul Hayat Gani saat sosialisasi BPNT di Hotel Horison Kota Pasuruan, Rabu (13/11) malam.
Sekadar di ketahui, program BPNT Kemensos RI ini diluncurkan pada akhir 2016, dengan menggunakan basis data Program Keluarga Harapan (PKH). Di program baru ini masyarakat penerima PKH yang biasanya mendapatkan beras jatah rastra, diganti dengan e-warung menggunakan ATM yang dikeluarkan BNI.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Evi Zainal Abidin menyatakan supaya Kemensos RI terus melakukan sosialisasi atas program BPNT. Hal itu agar masyarakat yang menerima BPNT jumlahnya terus naik.
“Program BPNT merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di tahun 2017 lalu, sudah ada 1,2 juta warga yang menerima BPNT serta diharapkan terus meningkat di 2018 dan 2019 nanti,” tandas Evi Zaenal Abidin.
Dengan program BPNT itu, masyarakat punya pilihan serta tidak selalu menikmati beras rastra, yang setiap 10 kilonya ditebus Rp 16.000. Namun, penerima BPNT belanja di e-warung dan bisa memilih untuk beli beras atau telor ayam, disesuaikan dengan kebutuhannya.
Pada kesempatan itu, Abdul Hayat Gani mengatakan total ada 15,5 juta warga penerima PKH (Program Keluarga Harapan) Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Dari total itu ternyata sekitar 1,2 juta yang menikmati Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum mengerti cara menggunakan ATM e-warung yang dimilikinya. Padahal perbankan sudah mengisi kartu dengan uang yang bisa dibelanjakan beras atau telor di e-warung.
“Sebagian besar masyarakat penerima bantuan sudah memiliki kartu ATM, tapi belum mengerti dibuat untuk apa kartu itu. Makanya, para penerima harus di bimbing sekaligus diedukasi,” tandas Abdul Hayat Gani.
Menurutnya, proses edukasi terhadap penerima bantuan menjadi masalah terberat dalam pelaksanaan program BPNT. Terlebih, ketidak tahuan masyarakat menggunakan ATM e-warung dikarenakan sosialisasi yang masih minim. Padahal penerima BPNT tersebut didominasi masyarakat miskin di pelosok-pelosok desa.
“Ini karena sosialisasi sangat minim. Kemensos sudah ada yang menangani sosialisasi, tapi tidak bisa mengkover seluruh Indonesia. Karenanya dibutuhkan banyak pihak untuk sosialisasi itu. Ini terjadi di daerah Jawa, hingga daerah lain seperti di Papua,” jelas Abdul Hayat Gani.
Hal serupa juga disampaikan Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Gunawan Wicaksono. Ia mengaku karena tidak mengetahui cara penggunaan ATM untuk e-warung itu, akhirnya PIN ATM terblokir.
“Lebih dari 100 surat rekomendasi setiap bulannya yang saya buat untuk membuka PIN ATM masyarakat penerima BPNT yang terblokir. Tapi, di lapangan para pendamping program di lapangan terus dengan telaten mengajari atau mengedukasi masyarakat,” urai Gunawan Wicaksono.
Program BPNT Kemensos RI ini diluncurkan pada akhir 2016, dengan menggunakan basis data Program Keluarga Harapan (PKH). Masyarakat penerima PKH yang biasanya mendapatkan beras jatah rastra, diganti dengan e-warung menggunakan ATM yang dikeluarkan BNI.
Penerima BPNT akan menerima uang sebesar Rp 110.000/bulan setiap tanggal 25 dari perbankan dan masuk dalam ATM penerima. ATM inilah yang selanjutnya digunakan untuk belanja di e-warung yang sudah didirikan.
Dengan program BPNT ini masyarakat punya pilihan dan tidak ditodong selalu menikmati beras rastra, yang setiap 10 kilonya ditebus Rp 16.000. Penerima BPNT belanja di e-warung dan bisa memilih untuk beli beras atau telor ayam, disesuaikan dengan kebutuhannya. [hil]
