Kantor Dinsos Jatim
DPRD Jatim, Bhirawa
Komisi E DPRD Jatim mencoba mengevaluasi kinerja Dinsos Jatim yang ternyata dinilai tidak maksimal, Bahkan penyerapan anggaran untuk Program peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin cukup rendah.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, M Ekhsan menegaskan penyerapan anggaran Dinsos jatim untuk program kesejahteraan masyarakat sangat rendah. Hasil evaluasi Komisi E pada pengunaan anggaran di PAPBD 2014 terdapat beberapa program yang harusnya bisa dikerjakan secara maksimal, tapi Dinsos Jatim tidak mampu.
Politisi dari Fraksi Nasdem ini memisalkan program pemberdayaan sosial dari alokasi anggaran sebesar Rp 3,2 miliar yang dapat digunakan hanya Rp 2,7 miliar, adapun silpanya mencapai Rp 480 juta,
Sementara, tambahnya program penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dialokasikan Rp 3,140 miliar yang terealisasi sekitar Rp 2,423 miliar, silpa Rp 615 juta, Program pengembangan kesejahteraan sosial Alokasi Rp 3,258 miliar, pengunaan Rp 2,879 miliar, silpa Rp 378 juta Program peningkatan pelayanan dan rehabilitasi panti sosial Alokasi Rp 43 839 miliar, digunakan Rp 42,237 miliar, silpa Rp 1,602 miliar.
”Harusnya Dinsos bisa memaksimalkan kinerjanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, bukan malah memaksimalkan pengunaan anggaran untuk belanja tidak langsung yang tidak begitu berpengaruh untuk kesejahteraan masyarakat miskin,” tegas Ekhsan,
Eksan menambahkan, selain penyerapan anggaran yang tidak maksimal untuk kesejahteraan rakyat miskin, program yang dianggarkan di APBD setiap tahunnya juga selalu copy paste, tidak ada perbedaan bahkan tidak ada penambahan Program yang tepat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im mengaku banyak program yang dimiliki Dinas Sosial belum berjalan secara maksimal. Seraya dicontohkan adanya temuan kasus balita yang dibuang ibunya karena bayi tersebut mengidap HIV/Aids.
Dimana saat itu oleh Dinsos Jatim diserahkan ke Dinkes, namun Dinkes menolaknya karena itu menjadi kewenangan Dinsos.
”Melihat kasus seperti ini seharusnya antar dinas tidak boleh saling lempar. Namun bagaimana balita tersebut ditampung dulu baru kemudian dipikirkan kesehatannya. Dengan begitu seharusnya antar dinas di Pemprov Jatim melakukan koordinasi yang baik. Jangan sampai rakyat dikorbankan hanya gara-gara pejabat diatas saling mementingkan dirinya sendiri,”lanjutnya.
Di sisi lain, diketahui banyak sekali panti-panti di bawah Dinsos yang keberadaannya sangat memprihatinkan. Padahal dana yang ada cukup besar. Namun karena tidak ada terobosan dari Dinsos, maka seakan-akan tidak ada biaya untuk memperbaiki kondisi ini.
”Ke depan kami terus mendorong Dinsos agar segera memperbaiki kinerjanya termasuk perbaikan terhadap panti-panti yang ada yang tersebar di Jatim,”papar Suli. [cty]
