Program KFD Bangkalan Terganjal MoU

program Keaksaraan Fungsional DasarBangkalan, Bhirawa
Sebanyak 26 lembaga calon penerima program Keaksaraan Fungsional Dasar (KFD) belum fixed. Kepastian ini diperoleh melalui Kabid Dikluseniraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kabupaten Bangkalan , Sumriyah, S.Sos, MM, Selasa (29/9/2015). “Kami belum membuat Memorandum of. Understanding (MoU) atau Nota kesepahaman Bersama dengan ke-26 lembaga tersebut,” ujar Sumriyah didampingi Sulistiawati, M. Pd, Kasi PLS (Pendidikan Luar Sekolah) di kantornya.
Sampai saat ini masih sebatas seleksi administratif kepada 26 lembaga calon penerima program KF ini,” lanjutnya. “Jadi masih ada kemungkinan berubah bila syarat administratif-nya tidak lengkap,” terangnya.
Beberapa syarat mendasar dan fundamental yang harus dipenuhi lembaga penerima KF antara lain berbadan hukum, memiliki rekening organisasi, memiliki kantor sekretariat dan lain-lainnya, menurut Sulistiawati, M. Pd, Kasi PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan harus dipenuhi. “Kita akan verifikasi di lapangan terkait kelengkapan administratif tersebut,” jelas Tia, sapaan akrab Kasi PLS Dinas P dan K Kab. Bangkalan ini.
Lebih jauh Tia mengungkapkan bahwa angka Buta Huruf (BH) di Kabupaten Bangkalan masih tinggi, bahkan mungkin tertinggi se Jawa Timur. “Tercatat pada tahun 2014 kemarin angka BH di Kabupaten Bangkalan sejumlah 80.617 orang. Angka ini merupakan angka yang lebih tinggi dibandingkan angka 50% rata-rata BH di Provinsi Jatim,” urai Tia. [mb8]

Rate this article!
Tags: