Program Kresek Berbayar Harusnya Diikuti Solusi

Kampanye anti Tas kresekDPRD Jatim, Bhirawa
Keputusan pemerintah menggunakan plastik berbayar  seharusnya diikuit sejumlah kebijakan yang lebih  memberikan solusi. Sebab tas plastic masih menjadi bagian transaksi  masyarakat kelas bawah.
Anggota Komisi B Agus Maimun mengatakan kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat. Seharusnya kebijakan pemerintah melarang penggunaan tas plastik secara bebas dengan cara berbayar itu harus juga disertai solusi yang tidak merugikan masyarakat khususnya menengah kebawah.
“Okelah tujuannya baik untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku plastik. Namun, pemerintah tak memberikan solusi untuk itu. Uang Rp 200 rupiah itu lari kemana. Saya menduga kebijakan tersebut merupakan kebijakan pesanan,”ungkapnya saat ditemui dikantornya, Rabu (2/3).
Agus Maimun mengatakan  seharusnya pemerintah memberikan subsidi intensif untuk memproduksi tas tidak dari bahan plastik. ” Perlu diberikan kebijakan pemberian intensif yang menggunakan tas non plastik. Contohnya jika ada toko yang mau menjual tas plastik dengan Rp 200 rupiah bisa saja dibuat kebijakan pengurangan pajak toko tersebut,”jelas politisi asal PAN ini.
Komisi B DPRD Jatim, kata Agus Maimun, minta pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut karena ini sangat merugikan masyarakat. ” Jadi kebijakan itu tak menguntungkan dan perlu dikaji ulang pemberlakuannya,”tandasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Jatim, Yusuf Rohana menegaskan secara pribadi pihaknya mendukung tas plastik berbayar sebagai pembatasan limbah plastik yang sulit diolah kembali. Karenanya seharusnya di supermarket atau pertokoan menyediakan tas plastik yang berasal dari kantong kemasan untuk dijahit kembali dan bermanfaat menjadi tas belanja dengan ukuran lumayan besar yang saat ini sudah banyak dijual di pasar-pasar.
“Secara pribadi dulu rumah saya ada di Wilayah Timur dan berdekatan dengan TPA. Saya bisa lihat berapa ribu kantong plastik disana yang notabene sulit terurai. Karenanya saya setuju dengan kebijakan tersebut. Namun seharusnya masyarakat diberi solusi juga. Diantaranya supermarket, swalayan atau tokoh-tokoh menyediakan kantong plastik dari limbah kemasan untuk dijahit kembali dengan apik dan bisa dimanfaatkan untuk keranjang belanja,”tegas politisi asal PKS ini.
Selain itu, hal ini akan menggairahkan UMKM atau home industri yang selama ini memanfaatkan limbah plastik untuk dijadikan tas atau bentuk yang lainnya yang bisa menambah pendapatan. [cty]

Tags: