Anggota Komisi D DPRD Jatim, Masduki
DPRD Jatim, Bhirawa
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim belum optimal melaksanakan program-program yang memihak kepada rakyat. Hal ini ditegaskan Anggota Komisi D DPRD Jatim, Masduki.
Menurut Politisi PKB ini, menghadapi musim penghujan pada bulan Oktober, ia melihat masih banyak bantaran sungai beralih fungsi. Mulai dari ada bangunan permanen dan industri, sungai yang meluap ke permukiman warga.
Luapan sungai itu, kata Masduki seperti Sungai Welang Pasuruan, Sungai Kemuning Sampang dan Kali Sadar di Mojokerto. “Ini menunjukkan bahwa OPD Pemprov Jatim belum optimal melaksanakan program pro rakyat,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (2/9).
Menurut dia, DPRD Jatim sudah membuat Perda pengelolaan Sungai tahun 2016. Pihaknya pun menyayangkan tidak diiringi dengan Peraturan Gubernur (Pergub). “Potensi panas bumi belum tersentuh di Jatim, padahal banyak lokasi-lokasi di Jatim yang ada panas bumi, bisa di explorasi jadi pembangkit listrik,” terangnya.
“Di Jatim masih ada 2,7 persen rumah tangga yang belum terakses listrik,” tambahnya.
Disamping itu, beber Masduki, Pusat Pengelolaan Limbah B3, yang sampai saat ini tidak ada progres. Padahal, kata dia, di Jatim ada 170 juta ton pertahun yang selama ini hanya bisa membuang tanpa mengelola. “Padahal itu kalau dikelola dengan baik, akan menghasilkan PAD. Sisi lain pengawasan Lingkungan Hidup jauh dari harapan, baik pengawasan kwalitas udara dan air,” imbuhnya.
Diungkapkan Masduki juga masih ada masyarakat Jatim yang belum bisa menikmati air. Padahal program sumur bor sangat ditunggu oleh masyarakat. “Jadi, hanya di program 2 lokasi tahun 2020,” terangnya.
Ia menyarankan, harusnya program perbaikan rumah tidak laik huni di perbanyak dengan sistem padat karya. “Dengan kondisi pandemi seperti ini harusnya di perbanyak program padat karya,” sarannya.
Potensi penguatan ekonomi dan pariwisata, menurut Anggota Fraksi PKB ini sangat kuat. Bilamana ada jalan Pantai selatan (Pansela) untuk serius digarap. “Sampai hari ini kita belum menerima laporan perkembangan Pansela,” pungkasnya. [geh]
