Program Raskin Masih Dibutuhkan Rakyat

10056Surabaya, Bhirawa
Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan kajian adanya permasalahan dalam program raskin (beras untuk masyarakat miskin), berbagai repon pun muncul. Salah satunya dari Anggota Pakar Dewan Ketahanan Pangan, Kudhori, yang mengatakan jika program raskin masih sangat dibutuhkan.
Dalam kajian KPK ditemukan adanya permasalahan terkait distribusi raskin. KPK meminta pemerintah mengkaji ulang penerapan program ini. Namun, Kudhori menuturkan jika permasalahan tersebut hendaknya diperbaiki, bukan malah menghapus program yang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Akan muncul berbagai konsekwensi yang panjang jika pemerintah menghapuskan program raskin, sehingga saya tidak setuju jika pemerintah menghapus program ini. Pemerintah sebaiknya mendesain ulang, bukan menghapuskan program pengadaan beras untuk raskin yang sudah berjalan 15 tahun ini,” tegasnya, Senin (19/5).
Pertama, kata Kudhori, rakyat miskin yang bergantung pada program raskin akan terancam kekurangan gizi dan pangan. Sasaran yang sudah berjalan, ujar dia, dalam setahun terdapat 15,5 juta rumah tangga. “Kalau satu rumah tangga saja ada 5 orang, berarti kira-kira ada 75 juta orang yang tergantung pada raskin,” ungkapnya.
Konsekuensi kedua, lanjutnya, penghapusan program raskin akan berimbas pada petani karena program ini menyerap produksi gabah negeri ini. Pasalnya, volume raskin per tahun mencapai 3 juta ton dan jika dikonversi ke gabah jumlahnya tentu sangat besar.
Menurutnya, program raskin harus didesain ulang karena pada awal tahun program ini berjalan, sudah ditemukan sejumlah keluhan. Di antaranya, yakni soal kualitas beras, seperti beras berkutu, sasaran tidak tepat, dan jumlahnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
Adapun jumlah awal yang dijanjikan, yakni sebesar 25 kilo gram (kg) per keluarga per bulan. Namun hanya terealisasi 15 kg saja. “Nah tinggal bagaimana mendesign ini, supaya 6 temuan KPK, yaitu tidak tepat jumlah, tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat mutu, tidak tepat harga, tidak tepat administrasi itu bisa diperbaiki,” ujarnya.
Khudori mengatakan, raskin harusnya disalurkan sesuai nama dan alamat yang sudah didata, namun saat ini penerima raskin tidaklah 15,5 juta rumah tangga sebagaimana data.
Sementara tugas Bulog sampai hari ini hanyamendistribusikan sampai pada titik-titik tertentu. Dari titik distribusi ke sasaran itu diserahkan ke Pemda. “Nah, aparat yang di bawah (Pemda-red) inilah yang seringkali menggunakan sistem lokal, yang oleh KPK disebut dengan bagito atau dibagi roto,” ucapnya.
Sistem bagi rata yang dilakukan Pemda, kata dia, dilakukan memang untuk menghindari konflik lokal. Namun sistem bagi rata tidaklah adil, karena raskin akan jatuh ke warga yang tak berhak dan tak terdaftar. “Harusnya aparat yang di bawah itu sesuailah, kalau memang tidak dapat jatah ya tidak perlu diberi, sesuai by name by address saja,” tandasnya. [bed]

Tags: