Oleh :
Asri Kusuma Dewanti
Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Malang.
Upaya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk meningkatkan kualitas pendidikan rupanya hingga kini terus dilakukan. Salah satunya yang saat ini yang menjadi terobosan Mendikbud Nadiem Makarim adalah diluncurkannya program Sekolah Penggerak, pada Senin (1/2/2021), sebagai salah satu upaya meningkatkan hasil belajar siswa yang mencakup kompetensi literasi dan numerasi serta karakter.
Secara umum, Program Sekolah Penggerak terfokus pada pengembangan SDM sekolah, mulai dari siswa, guru, sampai kepala sekolah. Kualitas siswa diukur melalui pencapaian hasil belajar di atas level yang diharapkan dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Melalui pembelajaran yang berpusat pada murid, diharapkan dapat tercipta suatu perencanaan program dan anggaran yang berbasis pada refleksi diri, refleksi guru, sehingga terjadi perbaikan pada pembelajaran dan sekolah melakukan pengimbasan.
Namun, kendati demikian untuk merealisasikan program Sekolah Penggerak ini tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Persoalannya, adalah bagaimana program Sekolah Penggerak ini diimplementasikan, tentu masalah tersebut sangat urgen untuk disosialisasikan ke semua pihak. Baik ke masyarakat, pendidik maupun pemerintah daerah, agar selebihnya bisa menekan miskomunikasi atau kesalahpahaman yang sekiranya bisa berpotensi menghambat program Sekolah Penggerak itu sendiri. Nah, melalui tulisan inilah, penulis mencoba untuk memberikan penjelasan sekaligus masukan tentang bagimana baiknya program Sekolah Penggerak ini diimplementasikan.
Peningkatan Mutu Pendidikan Daerah
Usaha untuk mencapai paradigma baru pendidikan memang tidak akan pernah berhenti sesuai dengan tantangan zaman yang terus berkembang. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pemikiran untuk mencari paradigma baru pendidikan itu bersifat reaktif dan defensif. Upaya untuk mencari paradigma baru, selain harus mampu membuat konsep yang mengandung nilai-nilai dasar dan strategis yang proaktif dan antisipatif, mendahului masalah yang akan hadir di masa yang akan datang, juga harus mampu mempertahankan nilai-nilai dasar yang benar dan diyakini untuk terus dipelihara dan dikembangkan, apalagi dalam kehidupan modern dan dunia globalisasi yang serba digital sekarang ini.
Logis adanya, jika berbagai terobosan dan inovasi di sektor pendidikan demi peningkatan mutunya hingga kinipun terus dikembangkan oleh pemerintah. Termasuk halnya peran pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang tengah aktif mengusung peluncuran Merdeka Belajar yang merupakan episode ketujuh yang mengusung agenda mewujudkan Program Sekolah Penggerak. Melalui program tersebut diharapkan dapat mempercepat upaya peningkatan mutu pendidikan di seluruh daerah. Selebihnya, Program Sekolah Penggerak bertujuan untuk mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia melalui Profil Pelajar Pancasila.
Selebihnya, program tersebut, akan mempercepat transformasi pendidikan di daerah sehingga posisinya sangat penting sebagai tempat untuk saling berkonsultasi merujuk pada kearifan lokal masing-masing daerah sehingga sekolah lebih terinspirasi dalam melakukan perubahan. Sekolah penggerak bisa mementor sekolah di sekitarnya dan Sekolah Penggerak akan diberikan sumber daya pendukung. Antar daerah akan saling belajar, karena semangat program ini bukan kompetisi melainkan kolaborasi.
Artinya, dalam program Sekolah Penggerak bisa dipastikan tidak ada istilah sekolah unggulan atau favorit yang ada adalah kolaboratif, yang ada justu memajukan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui Program Guru Penggerak, sejatinya suatu program yang sangat bagus dan menginspirasi bagi para guru di Tanah Air. Pasalnya, peningkatan mutu pendidikan nasional tidak bisa terlepas dari peran aktif guru dalam pembelajaran. Sekolah penggerak ini harapan ke depannya akan menjadi klinik bagi sekolah di sekitarnya untuk datang dan melakukan mentoring dan peer learning dengan guru-guru lainnya.
Berangkat dari agenda tersebut, maka menjadi urgen adanya bagi pemerintah daerah untuk bisa memahami petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi atau pelaksanaan dari program Sekolah Penggerak tersebut secara menyeluruh, untuk selanjutnya membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut untuk mendukung program Sekolah Penggerak berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan Kemdikbud. Memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini bukanlah perkara yang mudah untuk diwujudkan, untuk itu peran serta dan kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan dalam implementasinya.
Implementasi Program Sekolah Penggerak
Implementasi program Merdeka Belajar Episode Sekolah Penggerak membutuhkan koordinasi optimal pemerintah pusat-daerah. Oleh sebab itu, keragaman kondisi infrastruktur dan permasalahan yang dihadapi sekolah mesti jadi perhatian. Butuh usaha yang lebih dalam menyukseskan program ini, sebab Indonesia masih dilanda kondisi darurat Covid-19.
Mengacu kepada Paulo Freire (Pedagogy of Opressed, 1985) dalam pendidikan yang dialogis relasi guru-murid diposisikan sebagai hubungan subyek-subyek. Sementara obyeknya adalah realitas sebagai masalah. Berangkat dari kenyataan itulah, implementasi program Sekolah Penggerak butuh sinergisitas banyak pihak. Idealnya, berikut ini penulis gambarkan beberapa langkah agar implementasi atau pelaksanaan program Sekolah Penggerak ini berjalan dengan baik dan sesuai tujuannya.
Pertama, keterlibatan makasimal dari pemerintah pusat-daerah. Artinya, program Sekolah Penggerak sangat membutuhkan otimalisasi keterlibatan dari pemerintah pusat-daerah agar direalisasikan dengan baik dan menekan kesalahpahaman persepsi yang sekiranya mengurangi tujuan awal dari program sekoah Penggerak ini.
Kedua, menghadirkan kolaborasi dalam ekosistem pendidikan sebagai sebuah jaringan sumber pengetahuan dan pendidikan yang saling berhubungan dalam sebuah sistem yang tidak bisa dikatakan sederhana, namun dapat bergerak dan bekerjasama dengan baik dan bersinergi. Termasuk menghadirkannya kolaborasi, pembinaan dan pengawasan di tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk itu sangat diperlukan dari Kemendikbud agar segera menetapkan kriteria sehingga daerah bisa segera menyesuaikan kebijakannya dengan program yang dimaksud.
Ketiga, pemerintah daerah (Pemda) sebaiknya segera memahami konsep program Sekolah Penggerak secara menyeluruh, membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut untuk mendukung program Sekolah Penggerak dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan Kemendikbud
Keempat, komunikasi dan kolaborasi efektif termasuk dinas pendidikan di seluruh Indonesia harus dilakukan. Untuk itu, Dinas terkait perlu segera memetakan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Penggerak. Lalu, tidak merotasi kepala sekolah, guru, dan SDM lainnya selama minimal empat tahun (khusus untuk sekolah negeri) di Sekolah Penggerak. Oleh sebab itu, semua celah yang sekiranya bisa menunda efektivitas pelaksanaan program Sekolah Penggerak harus segera ditutup dengan membuat aturan yang melekat pada semua pihak.
Melalui empat langkah pelaksanaan program Sekolah Penggerak di atas, jika benar-benar diaplikasikan dengan penuh kesadaran semua pihak, maka besar kemungkinan target Sekolah Penggerak yang diagendakan oleh Kemendikbud akan terealisasi dengan baik dan akan membawa peningkatan kualitas mutu pendidikan di Tanah Air.
——— *** ———-
