Prof Akhmad Muzakki dan Suli Daim
Surabaya, Bhirawa
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim mengatakan, program seragam gratis menjadi program yang setengah hati. Sebab, anggaran yang semula dialokasikan Rp 63 miliar itu telah disahkan dalam APBD sejak November tahun lalu. Alokasi anggaran sebesar itu seharusnya sudah dipahami oleh dinas, terkait mekanisme yang akan dilalui. Perencanaan yang matang, baik proses tender maupun pelaksanaannya. Sehingga Juni, sebelum siswa masuk sudah menerima seragam gratis.
“Kalau alasannya menunggu jumlah siswa baru, itu alasan yang mengada-ada. Sejak awal kan sudah bisa dihitung berapa jumlah siswanya sesuai jumlah pagu penerimaan siswa baru,” tutur Suli.
Suli berharap, penggunaan dana APBD sebesar itu bisa efektif dan efisien. Sayangnya, pengadaan seragam gratis ini tidak demikian. Sebab, siswa baru umumnya telah membeli sendiri seragam dengan harga yang cukup mahal. Padahal, tujuan awalnya adalah meringankan beban orangtua melalui subsidi seragam gratis. “Seharusnya uang yang dikeluarkan untuk beli seragam itu kan bisa digunakan untuk membeli buku dan kebutuhan belajar lainnya oleh orangtua,” tandas politisi asal PAN ini.
Suli mengakui, sejak awal program seragam gratis ini tidaklah elok. Sebab, sasarannya tidak proporsional. Semua siswa, baik anak orang kaya maupun miskin menjadi sasaran. Sementara ada anak-anak tidak mampu di sekolah swasta yang juga harus diperhatikan. “Yang namanya adil itu kan tidak harus sama rata. Adil dan proporsional adalah membantu yang tidak mampu. Jadi, anak-anak yang tidak mampu seharusnya yang dibantu,” kata dia.
Suli menegaskan, pengadaan seragam gratis akan menjadi bahan evaluasi untuk Dindik Jatim. Anggaran sebesar itu, lanjut dia, seharusnya bisa dioptimalkan untuk mendukung operasional pendidikan. Khususnya bagi siswa miskin baik yang bersekolah di negeri maupun swasta.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof Akhmad Muzakki menegaskan, pelaksanaan program seharusnya melalui proses dan perencanaan yang matang serta sesuai aturan. Terlebih dengan anggaran yang cukup fantastis mencapai Rp 61,7 miliar. Perencanaan itu menyangkut proses pengadaan hingga seragam diterima di tangan siswa.
“Ketika siswa sudah mulai bersekolah maka seragam menjadi kebutuhan. Karena itu efektivitas program harus dipikirkan mengingat anggaran yang digunakan cukup besar,” pungkas Muzakki. [tam]
