Dalam sinkronisasi Musrenbang 2022, program penanganan Covid-19 harus tetap menjadi prioritas.
Program-program hasil penyaringan Musrenbang 2022 yang tak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat akan dieliminasi. Hal ini bertujuan untuk memangkas anggaran belanja OPD Pemkot Batu yang membengkak hingga Rp1,8 triliun.
Ada pembengkakan anggaran belanja OPD dari tahun 2021 ini yang hanya Rp1,1 triliun. Artinya, pembengkakan yang terjadi di Musrenbang 2022 mencapai Rp700 miliar. Padahal pendapatan daerah Kota Batu tahun ini hanya ditarget Rp 988,7 miliar.
“Pemkot Batu akan melakukan sinkronisasi program usulan musrenbang 2022 yang akan diikuti dengan menyisihkan program- program non prioritas yang tak selaras dengan RPJMD visi misi kepala daerah,” ujar Wakil Wali Kota Batu, Ir Punjul Santoso, Kamis (17/6).
Program yang akan dieliminasi adalah program yang bersifat ego sektoral, tanpa berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas.
Maksudnya, program yang dicoret adalah program yang kurang menyentuh masyarakat. Dengan pemangkasan program ini diharapkan ada pengurangan anggaran belanja hingga Rp600 miliar.
“Terkait penghapusan sejumlah program, Pemkot Batu terlebih dulu akan membahas dengan legislatif, kepala OPD, camat, lurah dan kades dalam sinkronisasi Musrenbang 2022,” tambah Punjul.
Adapun program yang masih dipertahankan di antaranya, pembangunan SMPN 7 di wilayah Kecamatan Junrejo, pembangunan SDN di Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji, dan juga pembangunan Puskesmas di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji.
Sementara, anggota DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto meminta agar sinkronisasi Musrenbang 2022 harus dibahas dengan matang. Diharapkan program seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga penanganan kebencanaan tetap menjadi prioritas dan diutamakan.
“Tidak masalah dicoret untuk program yang memang dianggap buang-buang anggaran dan tidak tepat sasaran. Misalnya seperti program yang hanya seremonial. Tapi sebaliknya seperti peningkatan infrastruktur harus tetap dipertahankan,” tegas Ludi.
Selain peningkatan infrastuktur, program seperti penanganan bencana alam, program untuk pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemulihan ekonomi, pendidikan dan juga penanganan pandemi Covid-19 termasuk vaksinasi harus dipertahankan.
Karena program ini langsung menyasar ke masyarakat dan menunjang program pemulihan ekonomi secara nasional. Lebih lanjut Ketua Fraksi PKS ini menambahkan bahwa perjalanan anggaran pembangunan semenjak didera pandemi pada 2020 tergolong berat.
Meski begitu, DPRD Kota Batu akan terus mengupayakan sejumlah dukungan pada aspirasi warga, termasuk dari program reses tetap terakomodir.
Karena itu dalam sinkronisasi Musrenbang nanti harus mengedepankan kolaborasi. Seluruh unsur yang ikut menyokong rencana pembangunan harus ikut mengawal program yang telah diusulkan.
“Serta terpenting memaksimalkan pajak dan retribusi yang masuk jangan sampai terjadi ada kebocoran seperti lemahnya pengawasan sektor retribusi parkir di tepi jalan,” tandas Ludi. [nas]
