Proses PAW Abdul Kadir Pengguna Ijazah Palsu

Terdakwa Abdul Kadir pada sidang putusan di PN Kraksaan. [wiwit agus pribadi]

KPU Tunggu Partai dan DPRD Penggantinya Adalah
Probolinggo, Bhirawa
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo saat ini masih menunggu surat dari partai dan DPRD untuk melakukan Pergantian Antar waktu (PAW) Abdul Kadir. Dalam penentuan PAW, KPU hanya bisa wait and see. Setelah Abdul Kadir adi fonis 1 tahun 4 bulan di PN Kraksaan kabupaten Probolinggo. Hal ini diungkap Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Lukman Hakim, Kamis 27/2/2020.
Menurutnya, KPU dalam proses PAW dewan yang terjerat kasus pidana itu bersifat pasif. Yaitu, menunggu surat rekomendasi dari parpol yang bersangkutan serta surat pemberhentian dari DPRD setempat. Alurnya itu dari partai ke dewan, kemudian dewan mengajukan surat pemberhentian ke provinsi melalui bupati. Setelah itu, baru ke kami (KPU) untuk melakukan PAW,” katanya.
Jika Abdul Kadir di-PAW, siapakah yang berhak menggantikannya? Secara aturan, dewan yang dapat menggantikan posisi Abdul Kadir adalah caleg peraih terbanyak kedua. Jika merujuk nama, yang memperoleh suara terbanyak kedua adalah Samsul Arifin. Ia mendapatkan suara sekitar 4.219. Sedangkan Abdul Kadir mendapatkan suara 6.964. “Itu (Samsul Arifin, Red) yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Tetapi, melihat nanti seperti apa,” tuturnya.
Komisioner KPU Bidang Teknis Agus Adinata. Menurutnya, dalam proses PAW, pihaknya hanya menunggu surat rekomendasi dari partai yang bersangkutan. Setelah partai itu memberikan rekomendasi, baru kemudian pihaknya memberikan surat balasan berupa nama caleg di bawah Abdul Kadir. “Kami hanya wait and see. Jadi, menunggu saja sifatnya kami ini,” ungkapnya.
Dalam PAW ini ada dua dasar hukum. Yaitu, PKPU 18/2019 dan juga Undang-Undang Pemilu No 17/2014. Dalam UU itu PAW dibahas di pasal 405. Dalam ayat 1 dijelaskan anggota DPRD dapat di-PAW ada tiga sebab. Yaitu, meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan.
Kasus Kadir, ia diberhentikan karena tersangkut kasus hukum. Dengan demikian, ia sudah bisa dilakukan PAW. “Syaratnya sudah memenuhi. Dia (Abdul Kadir, Red) kan tersangkut kasus pidana dan kasusnya sudah inkracht,” jelasnya.
Untuk penggantiannya sendiri diatur pada pasal 409. Yaitu, ayat satu berbunyi, anggota antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) dan Pasal 406 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
Ayat (2) dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama, tandasanya.
Abdul Kadir dari Partai Gerindra, akhirnya divonis bersalah dalam penggunaan ijazah palsu untuk pencalegan pada Pemilu 2019 lalu. Vonis itu berlangsung dalam sidang putusan di pengadilan negeri setempat yang digelar Kamis 13/2/2020. Dalam sidang itu, terdakwa Kadir dijerat hukuman 1 tahun 4 bulan penjara dengan denda Rp 30 juta. Sidang itu dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Gatot Ardian.
Dalam amar putusan, Gatot mengatakan, berdasarkan berbagai pertimbangan, terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan, dan denda sebesar Rp 30 juta. Jika ganti rugi uang tidak dibayar, maka bisa diganti dengan denda kurungan penjara selama 3 bulan. “Vonis yang dijatuhkan pada terdakwa, sesuai dengan berbagai pertimbangan.
Baik yang memberatkan maupun yang meringankan. Yang memberatkan, salah satunya, telah merugikan para calon legislatif yang kalah. Sementara yang meringankan, sopan selama persidangan, mengakui perbuatan, dan tidak pernah dihukum,” kata Gatot.
Pidana yang dijatuhkan pada terdakwa, lanjut Gatot, lantaran telah melanggar Pasal 69 Ayat (1) UU RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, tambahnya. [wap]

Tags: