Oleh :
Irwan Setiawan
Sekrataris F-PKS Anggota DPRD Jatim, Alumni KAMMI Jatim
Tahun 2017 telah berlalu dan telah memberi warna tersendiri bagi perkembangan pembangunan Jawa Timur. Menutup tahun 2017, kita perlu untuk melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap apa yang telah kita lakukan; capaian-capaian apa yang telah didapatkan dan kekurangan-kekurangan yang muncul, terutama bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan melakukan evaluasi seperti ini, kita akan mendapatkan gambaran tentang progress report setahun berjalan. Ada kemajuan-kemajuan dan prestasi yang diperoleh dan juga ada sisi-sisi kelemahan dan kekurangan, yang semua itu perlu untuk dieksplore dan diekspose secara jujur dan transparan ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politik. Dengan demikian, pelaksanaan evaluasi ini dapat dijadikan sebagai bahan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan perbaikan jalannya pemerintahan dan pembangunan 20168 yang lebih baik.
Catatan Kritis Jatim 2017
Seperti tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengikuti trend pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami pelambatan, termasuk 2017. Pada semester II 2017 ini pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 5,03% (c – to – c), ataulebih tinggi dibandingkan nasional yang tumbuh sebesar 5,01 persen (c – to – c). Pertumbuhan ekonomi 2017 ini lebih rendah dibanding tahun 2016 yang mencapai sebesar 5,55%. Pertumbuhan ini tidak sesuai yang ditargetkan dalam RPJMD reguler Tahun 2014-2019 (sebesar 5,61-5,96%) atau RPJMD perubahan yang mematok target pertumbuhan 5,2 – 5,4%. Dengan demikian, capaian pertumbuhan ekonomi 2017 tak sesuai target yang telah ditentukaan.
Pertumbuhan pada Semester II Tahun 2017 ini masihdidominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga yang mencapailebih dari separuh PDRB Jawa Timur 60,13 persen,Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) 27,58 persen.Sedangkan Impor Luar Negeri memberikan kontribusi15,88 persen dan Net Ekspor Antar Daerah sebesar4,31 persen untuk Pengeluaran Konsumsi Pemerintah(5,27 persen). Dari data dan angka-angka ini, perlu dikritisi, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur didominasi oleh konsumsi rumah tangga dan import luar negeri.
Apa makna dari pertumbuhan Jatim ini, meskipun di atas nasional, pertumbuhan ekonomi Jatim dapat dinilai kurang berkualitas, karena pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan dapat diduga barang konsumsi tersebut berasal dari import luar negeri. Lalu di mana sektor industri domestik Jawa Timur? Pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkualitaas apabila ditopang oleh bekerjanya industri domestik dan konsumsi rumah tangga yang berasal dari produk-produk dalam negeri, bukan import. Kondisi ini tentu saja harus menjadi catatan penting bagi pemerintah propinsi bagaimana membentuk pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang berkualitas dan bermakna yang berbasis pada sumber daya domestik. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang baik dan berkualitas harus ditopang oleh kemandirian ekonomi daerah, bukan karena ketergantungan pada ekonomi luar negeri melalui import.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, struktur pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih didominasi dan dimonopoli oleh sector modern atau sektor non-tradeble, termasuk pada tahun 2017 sampai triwulan II ini. Sementara sector tradable atau sector pertanian masih menjadi “anak tiri” pembangunan. Pertumbuhan sektor modern umumnya tetap memiliki pertumbuhan yang tinggi. Sektor-sektor tersebut adalah industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan jasa-jasa, baik jasa angkutan maupun keuangan, semua mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat. Sebaliknya sektor pertanian merupakan sektor yang masih terpuruk atau tidak mengalami perbaikan yang signifikan.Dengan struktur dan Konstruksi pertumbuhan ekonomi yang selama ini berjalan di Jawa Timur membuat perekonomian Jawa Timur tetap berada dalam zona “perangkap pertumbuhan”. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak mampu meningkatkan kesejahteraan sebagian besar masyarakat karena lapangan kerja yang diciptakan tidak terlalu banyak.
Pertumbuhan ekonomi yang melambat pada kwartal III 2017, berkonsekwensi logis pada peningkatan angka Tingkat Pengangguran Terbuka. Pada medio kwartal III Agustus 2017 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,21%, turun 0,21persen dibanding TPT 2016 sebesar 4,00 persen. Sementara itu, kinerja Prosentasi Penduduk Miskin agak anomalis. Meskin dalam kurun waktu lima tahun terakir pertumbuhan ekonomi Jatim pengalami pelambatan, namun prosesntase penduduk miskin menunjukkan kecenderungan menurun. Dari 15,26% atau 6,02 juta pada tahun 2010 menjadi 12,28% atau 4,89 juta pada tahun 2014. Penurunan ini diklaim sebagai “prestasi” atas upaya dan kerja keras yang dilakukan pemerintah propinsi melalui program pengentasan kemiskinan. Meskipun pada tahun 2014 dan kwartal I 2015 pertumbuhan ekonomi melambat, namun prosentase penduduk miskin tetap menurun.
Prospek 2018 : Orientasi pada Sektor Pertanian
Di tengah kondisi ekonomi nasional dan daerah menguntungkan atau masih mengalami pelambatan, dimana hal ini ditandai dengan menurunya pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Timur dalam 3 tahun terakhir. Karena itu, dalam konteks pembangunan daerah, perlu ada strategi kebijakan politik dan ekonomi daerah yang tepat dan antisipatif, sehingga dampak pelambatan ekonomi daerah tersebut tidak terlalu berdampak serius terhadap perekonomian daerah Provinsi Jawa Timur. Kondisi eksternal tersebut akan menguji sejauhmana pemerintah Propinsi Jawa Timur memiliki kreasi dan inovasi atau terobosan baru di tengah pelambatan ekonomi global dan nasional tersebut agar kondisi perekonomian Propinsi Jawa Timur bisa tetap stabil, dan jika perlu tumbuh positif dan inklusif.
APBD Jawa Timur 2018 harus mengantisipasi kecenderungan tersebut. Sektor-sektor yang menjadi tumpuhan hidup masyarakat kelas bawah perlu dilindungi agar bisa dipertahankan dan tidak mengalami kemerosotan yang tajam. Sektor primer seperti pertanian dalam arti luas dan usaha perdagangan dan jasa mulai dari skala mikro sampai menengah perlu mendapat perhatian yang lebih besar karena sektor ini selalu menjadi penolong kelas bawah dalam menjamin tingkat kesejahteraannya. Oleh karena itu, dana-dana pemerintah untuk sektor-sektor tersebut perlu ditingkatkan dengan mengoreksi dana-dana untuk kegiatan yang kurang memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat bawah.
Selain itu, pemerintah daerah harus aktif untuk menarik investor swasta agar mampu menanamkan investasinya di Jawa Timur. Sebab, hanya dengan cara yang demikain ini perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan bisa ditingkatkan. Sektor swastalah yang banyak memberikan pekerjaan dan pendapatan bagi sebagian besar masyarakat Jawa Timur. Sebaliknya, sektor pemerintah hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap penyediaan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat Jawa Timur. Sehingga perana investasi swasta sangat vital dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. selanjutnya, Pemprop Jawa Timur memang harus memfokuskan pada kelompok bawah dalam menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan. Sampai saat ini, integrasi kebijakan semacam ini belum secara eksplisit diterapkan di Jawa Timur.
——– *** ———-
