Prostitusi Online Anak, PR Besar Perlindungan Anak

Dr Andriyanto SH MKes

Pemprov Jatim, Bhirawa
Terbongkarnya kasus prostitusi online yang korbannya adalah anak di bawah umur di Mojokerto, menjadi bukti bahwa permasalahan anak ini sangat serius. Pekerjaan rumah (PR) besar perlindungan anak di Jatim ini membutuhkan upaya dan kerja keras semua pihak, terutama peran keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Dr Andriyanto SH MKes menuturkan, kasus prostitusi online anak ini bisa jadi merupakan fenomena gunung es.

Modus semacam ini banyak terjadi di beberapa daerah lain, hanya belum terkuak. Prostitusi online anak harus dipahami sebagai paradigma outcome, dimana upaya pencegahan jauh lebih penting ketimbang menangani kasus.

“Konsep Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dapat memberikan solusi pencegahan munculnya kembali prostitusi online anak ini. PATBM merupakan upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menalaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri,” kata Andriyanto, dikonfirmasi, Rabu (3/2).

Menurut dia, terpadu di sini diartikan semua aspek dan komponen perlindungan anak dipahami dalam hubungannya antara satu dengan yang lain, dan harus sebagai bagian dari upaya mempromosikan hak-hak anak, serta dianggap sebagai sebuah kontinum, yang berperan sebagai kerangka berpikir utama.

“Konkritnya, melalui PATBM akan mengubah norma sosial dan praktik budaya yang menerima, membenarkan atau mengabaikan kekerasan, kemudian membangun sistem pada tingkat komunitas dan keluarga untuk pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan atau peer to peer approach,” terangnya.

Terkait kasus prostitusi online anak di Mojokerto ini, kata Andriyanto, DP3AK Jatim dan DP3A Kota Mojokerto dalam menanggapinya, mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menolong, dan melindungi anak-anak yang menjadi korban prostitusi online, termasuk akses terhadap keadilan bagi korban dan pelaku.

“Kami juga melakukan jejaring termasuk advokasi dengan layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas untuk korban, pelaku, dan anak dalam risiko. Semoga PR besar perlindungan semua anak di Jatim segera terwujud dan terselesaikan. Masalah ini perlu mendapat perhatian serius dan kerjasama semua pihak, terutama peran keluarga, masyarakat dan pemerintah,” tandasnya.

Sebelumnya, Unit IV Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jatim membongkar sindikat prostitusi online yang korbannya adalah anak di bawah umur, disinyalir 36 anak. Mulai dari usia 14 tahun sampai 16 tahun. Untuk mendapatkan korban, tersangka dengan inisial OS (38 tahun) ini merekrut beberapa anak di bawah umur yang rata-rata masih pelajar SMP/SMA. Mereka ditawarkan melalui media sosial (WA) dan Facebook.

Tersangka merekrut resseler yang juga anak di bawah umur, agar lebih mudah mendapatkan korban. Reseller tersebut diminta membuat akun Facebook dan Whatsapp dan bergabung di grup Facebook tertentu dengan tujuan mencari pelanggan;

Atas perbuatannya, OS dijerat Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang prostitusi daring dengan ancaman hukuman enam tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar. [iib]

Tags: