Kualitas garam lokal tak kalah dengan garam impor. Karena itu kebijakan impor yang diduga melebihi kebutuhan dikhawatirkan akan merugikan para petani garam lokal. [dok bhirawa]
Surabaya, Bhirawa
Asosiasi Masyarakat Petani Garam (AMPG) Jatim akan berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengevaluasi kembali kebijakan impor garam. Sekaligus melakukan class action dengan terbitnya Permendag Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua tentang Ketentuan Impor Garam. Pasalnya, kebijakan impor yang diduga melebihi kebutuhan itu merugikan petani garam lokal.
“Dalam minggu ini kami akan melayangkan surat kepada Bapak Presiden Jokowi karena kami menilai ada kebijakan impor garam yang janggal,” kata Ketua AMPG Jatim Mohammad Hasan saat audiensi di kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim, Selasa (20/2).
Dia mengatakan, selain berkirim surat ke Jokowi, para petani garam juga akan menggugat pemerintah karena diduga telah melanggar UU No 7 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dan Petambak Garam. Kebijakan impor garam dinilai tidak berpihak dan merugikan petani garam, karena mengakibatkan harga garam jatuh.
“Karena demo sudah dilakukan kita akan mengadakan class action menggugat pemerintah terkait kebijakan yang merugikan petambak garam. Harapan kita pemerintah menjalankan kebijakan sesuai undang-undang,” tambahnya.
Menurut dia, dengan adanya garam impor yang masuk ke Jatim, harga garam anjlok dari Rp 2.500 per kg menjadi Rp 2 ribu per kg. Di samping itu, dia juga khawatir keberadaan garam impor itu juga bocor ke pasar. “Sejak adanya impor garam harganya merosot dari Rp 2.500 jadi Rp 2 ribu per kg,” tambahnya.
Dia juga mendesak pemerintah transparan dalam menyajikan data kebutuhan garam dan kapasitas produksi. Harapannya kebijakan impor garam menjadi transparan dan tidak melebihi kuota. “Pemerintah harus menyajikan data akuntabel karena data itu menjadi jantung permintaan garam,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jatim Heru Tjahjono mengatakan kualitas garam lokal di Madura hampir sama dengan impor. Selama ini, kebijakan pemerintah untuk menaikkan kualitas garam petani dinilai cukup berhasil.
”Jatim menjadi salah satu lambung garam nasional dan dari situ kita memberikan bantuan teknologi, setelah kita coba ternyata garam rakyat kualitasnya cukup bagus,” kata Heru.
Dia mengatakan, kadar air dan kandungan NaCl garam lokal hampir sama dengan garam impor. Hal itu sudah dibuktikan dengan uji laboratorium Dinskala Jatim.
“Kita sudah melakukan uji laboratorium ternyata kadar air garam rakyat dan kandungan lainnya sama dengan garam impor,” tandasnya.
Sebaliknya hasil dari laboratorium, untuk garam impor baik dari Australia dan India memiliki kadar air yang cukup tinggi dengan kadar NaCl yang rendah.
Untuk itu, Heru menjelaskan ke depan, pihaknya akan menargetkan produksi garam sebanyak 700 ribu ton di Jatim. Menurunnya produksi garam itu karena ada penyusutan lahan garam yang ada Madura.
“Ke depan target kita memang 700 ribu ton produksi. Karena itu kita juga meminta bantuan dari asosiasi dan petani,” tandasnya. [cty, rac]
