Ratusan guru honorer dari seluruh tingkat sekolah melakukan aksi di depan gedung DPRD Bojonegoro.(achmad basir/bhirawa)
Bojonegoro,Bhirawa
Ratusan guru honorer dari seluruh tingkat sekolah melakukan aksi di depan gedung DPRD Bojonegoro,Kamis (27/9). Aksi itu langsung mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan mulai dari DPRD Bojonegoro, Ketua PGRI hingga Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) setempat.
Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Ketua Forum Komunikasi GTT/PTT K2 Bojonegoro, Arif Ida Rifai mengatakan, aksi ini sebagai bentuk refleksi kekecewaan guru honerer akan nasibnya yang kurang sejahtera, terlebih lagi saat ada rekrutmen CPNS aturan itu tidak berpihak kepada guru honorer.
“Selain itu kita menolak adanya rekrutmen CPNS yang aturannya tidak berpihak pada guru honorer,” terang Arif di lokasi.
Arif menambahkan, pada aksi ini para guru honorer ingin berdialog langsung dengan DPRD dan Bupati Bojonegoro, untuk menyampaikan beberapa tuntutan dan ingin mendapatkan solusi yang terbaik.
Nampak ratusan guru memakai seragam hitam putih sebagai simbolis bahwa mereka bisa ikut daftar CPNS, tak lupa beberapa tulisan yang berisi tuntutan meraka dibentangkan.
“Pokoknya aksi ini untuk menuntut hak para honorer agar diperhatikan oleh pemerintah,” pungkas Arif.
Sementara itu, Perwakilan Komisi C DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi memaklumi aksi guru honorer yang menuntut haknya agar nasibnya bisa diperhatikan. Hal itu pula lah yang dilakukan pihaknya bersama Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro.
Sally melanjutkan, bahkan selama 3 tahun terakhir ini pihaknya dan Disdikda terus memikirkan tunjangan guru honorer, bahkan upaya itu mulai 2019 nanti para honorer bisa dapat asuransi kesehatan dan gaji GTT K2 jadi Rp1 juta.
“Memang saat ini kesejahteraan honorer itu belum bisa dipenuhi, hal itu juga karena menyesuaikan anggaran,” tambah Sally di hadapan guru honorer.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro, Hanafi mengungkapkan, selama ini pihaknya sudah berusaha terus berupaya memberikan kesejahteraan bagi guru honorer, dan jumlah guru honorer di Bojonegoro total ada 3.461 orang
“Diakui peran dalam dunia pendidikan di Bojonegoro ini 50 persen ditopang oleh para GTT/PTT,” ucap Hanafi.
Lanjut dia, pastinya pihak Disdikda akan terus berupaya untuk mensejahterakan para guru honorer, namun secara bertahap.
Saat disinggung terkait aksi mogok selama 6 hari, Hanafi mengimbau agar aksi itu tidak dilakukan, karena bisa berakibat anak didik tidak bisa belajar seperti biasanya.
“Jadi saya imbau pelaksanaan mogok itu tidak dilakukan,” terangnya.
Seperti diketahui, aksi guru honorer ini dilakukan sebagai refleksi tindakan menuntut lima point. Adapun lima tuntutan dari para guru honorer yaitu pertama menolak CPNS 2018, kedua regulasi PP, ketiga mengangkat K2 menjadi PNS tanpa tes, keempat memberi SK Kepada semua honorer Bojonegoro dan kelima memberikan UMK kepada semua honerer Bojonegoro. [bas]
