Prov.Jatim Pastikan Tolak Impor Beras

DPRD Jatim, Bhirawa
Rencana pemerintah untuk membuka pintu kran impor beras di Indonesia ditolak legislative Jawa Timur. Komisi B menyebut rencana impor beras  akan merugikan petani , apa lagi Jatim sendiri sebagai wilayah swasembada beras.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agus Maimun mengatakan sudah sejak dulu Jatim secara terang-terangan menolak adanya impor beras. Ini karena stok beras yang ada sudah mencukupi. Termasuk akan menyakiti petani di Jatim yang selama ini mampu melakukan swasembada beras.
“Di Jatim stok beras melebihi cukup sehingga tak perlu impor beras. Kami akan awasi jika pemerintah benar-benar mendatangkan beras impor, kami akan rekomendasikan ke Gubernur Jatim untuk menolaknya,”ungkap politisi asal Partai PAN ini saat ditemui dikantornya, Selasa(22/9).
Agus Maimun mengatakan Komisi B DPRD Jatim akan datang ke Kementerian Pertanian untuk mempertanyakan komitmen dari pemerintah yang tidak akan mendatangkan impor beras.
” Dulu Menteri Pertanian menjanjikan untuk tidak impor beras karena sudah cukup dan mampu swasembada beras. Namun, sekarang Wapres JK yang memberi sinyal itu. Ini perlu ketegasan mereka,”jelasnya.
Senada dengan Agus Maimun, anggota Komisi B DPRD Jatim lainnya, Yusuf Rohana menyesalkan adanya rencana untuk mendatangkan beras impor tersebut. Menurut pria yang juga Ketua Fraksi PKS ini mengatakan pemerintah Jokowi-Jk jika jadi mengimpor beras, telah melanggar janji kampanyenya yaitu berkedaulatan pangan.
“Berkedaulatan pangan itu dulu kata mereka pangan tidak import. Tapi kenyataannya mereka mau import beras,”jelasnya.
Tak hanya itu, kata Yusuf Rohana,dulu ketika kepemimpinan sebelumnya mengkritik  adanya kebijakan impor beras, namun kenyataan sekarang melakukannya. “Pemerintah sekarang tak konsisten,”jelasnya.
Sekedar diketahui,dalam rapat terbatas di Jakarta dengan pemangku kepentingan terkait beras, Senin(21/9) diantaranya, Mendag, Mentan, Dirut Perum Bulog, Wapres JK memberikan sinyal pemerintah akan impor beras.
Dikatakan oleh JK bahwa stok beras yang dimiliki Bulog sebesar 1,5 juta ton untuk beras miskin (raskin) hingga akhir tahun ini, sedangkan kebutuhan beras untuk masyarakat sebesar 2,5-3 juta ton per bulan.
Tak hanya itu, faktor kekeringan pun menjadi pertimbangan pemerintah. “Ini, kan, masalahnya kekeringan. Ya, kami tidak ingin mengorbankan masyarakat dengan berpegang dengan perkiraan yang salah,”pungkasnya. [cty]