Proyek Jembatan Kota Mojokerto Disorot Warga

Pembangunan Jembatan Miji-Tropodo yang disoal pengguna jalan karena minim pengamanan. [kariyadi/bhirawa]

(Minim Rambu dan Tak Ada Pengamanan)
Kota Mojokerto, Bhirawa
Proyek pembangunan Jembatan Miji-Tropodo, Kota Mojokerto senilai Rp845.965.000 disorot masyarakat. Pasalnya, pekerjaan yang dilakukan CV Temayang Poera itu dinilai mengabaikan keselamatan bagi masyarakat pengguna jalan raya di sekitat proyek.
Selain itu, pekerjaan yang dilakukan juga merusak lingkungan berupa taman.
Rekanan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) itu tak memperhatikan biibir tanggul yang telah dikeruk. Sedang bagian atas tanggul bekas kerukan yang bersentuhan langsung dengan jalan raya hanya ditutup terpal.
Tak hanya itu, pihak kontraktor ini juga membongkar sejumlah taman milik pemerintah setempat. Padahal Pemkot Mojokerto telah menggelontorkan APBD hingga ratusan juta rupiah untuk perbaikan taman, ruang terbuka hijau dirusak begitu saja.
”Pembongkaran tanggul Sungai Sadar dikala musim penghujan seperti ini  sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan dan warga sekitar. Sungai ini rawan banjir dan menggenangi pemukiman penduduk Kel Miji dan Lingkungan Tropodo. Apalagi tanggulnya dibongkar tanpa ada penahan tanggul sementara baik di Miji dan ruas Tropodo,” lontar Ulil Amri warga Meri, Kamis (27/10) kemarin.
Ulil menyoal karena pembongkaran tanggul tanpa dibicarakan dahulu dengan warga. Sehingga dampak lingkungan seperti banjir dan longsor diantisipasi sedini mungkin. ”Harusnya dimusyawarahkan dulu. Jangan asal bongkar, kalau banjir warga bisa berkemas sejak awal,” protesnya.
Apalagi, lanjutnya, dengan jumlah pekerja yang minim yang dipastikan bakal berpengaruh terhadap waktu penyelesaian proyek ini. Sementara, curah hujan tertinggi sesuai peringatan BMKG terjadi Oktober-Pebruari tahun depan dan ini bisa berakibat fatal.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Yunus Suprayitno, meminta agar rekanan Pemkot tak main-main dengan pekerjaannya. Unsur keselamatan warga sekitar termasuk pengguna jalan jangan diabaikan. Kalau pengerukan tanggul dan tidak menggunakan penahan apapun jelas itu membahayakan jiwa. ”Iya kalau sungai kecil di depan rumah saya. Ini sungai besar yang rawan banjir bandang,” sesalnya.
Politisi banteng ini meminta agar rekanan patuh aspek keselamatan kerja. ”Saya kira SOP (Standar Operasional) proyek harus diperhatikan jangan asal-asalan. Dan di RAP (Rencana Anggaran Biaya) jelas tertulis mekanisme yang digunakan untuk proyek ini. Apakah harus menggunakan gedeg atau penahan jalan yang lain,” pungkasnya.
Yunus berharap pihak pengawas Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menegur rekanan agar tak asal-asalan. Dikonfirmasi terkait keluhan warga ini, pihak CV Temayang Poera tidak ada di lokasi. Hanya terlihat beberapa pekerja yang menolak memberikan penjelasan. [kar]