Rancang bangun RS baru kota Probolinggo jadi rebutan 110 rekanan.[wiwit agus pribadi/bhirawa]
Proyek lanjutan pembangunan rumah sakit baru di Kota Probolinggo, benar-benar menarik perhatian. Bukan hanya legislatif. Para kontraktor juga berebut untuk menggarapnya. Maklum, anggarannya cukup besar. Mencapai Rp 182,8 miliar. Sesuai jadwal, proses tender hingga penandatanganan kontrak terjadwal pada 2 November. Namun, sampai Sabtu (18/9) sudah ada 110 peserta. Mereka mendaftar untuk bisa menggarap proyek multiyears ini.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Andung Tjahyono mengatakan, megaproyek ini di-launching serta dilakukan tender sejak Selasa (7/9).
“Tender pembangunan RSUD baru sudah diumumkan di LPSE Probolinggo Kota,” ujarnya, Minggu (19/9).
Hal senada diungkapkan Kepala Dinas PUPR-Perkim Kota Probolinggo, Agus Hartadi. Menurutnya, sesuai jadwal yang tertera di LPSE, tender hingga penandatanganan kontrak berlangsung pada 2 November. Dengan demikian, prosesnya tetap berjalan. “Sesuai LPSE saat ini ada 110 peserta,” ujarnya.
Disinggung mengenai adanya penolakan dari aliansi, Agus enggan berkomentar banyak. Faktanya saat ini proyeknya sudah di-launching dan masuk tahapan lelang. “Terus jalan kok,” katanya.
Sebelumnya, Aliansi Peduli Pemulihan Ekonomi memberikan somasi agar proyek ini ditunda. Alasannya, pembangunannya kurang pas karena masih dalam kondisi pandemi. Namun, juga munul aliansi tandingan yang meminta proyek ini dilanjutkan. Alasannya, dinilai sangat dibutuhkan warga.
Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Agus Rianto mengatakan, terkait proyek ini memang ada dua surat surat yang masuk ke DPRD. Kelompok yang mendukung dan kelompok yang meminta ditunda. Selaku legislatif, Agus mengaku menyerahkan kepada eksekutif untuk mengambil kebijakan.
“Kedua kebu sama-sama minta RDP (rapat dengar pendapat). Jika diundang satu yang satu minta juga dan sebaliknya. Jadi, kami tidak bisa menindaklanjutinya. Kami kembalikan kepada pemerintah,” tuturnya.
Namun, secara pribadi, Agus mengaku kurang sepakat proyek ini dilanjutkan. Menurutnya, waktunya kurang tepat. Mengingat, saat ini masih dalam masa pandemi. Yang perlu jadi perioritas adalah pemulihan ekonomi. “Kecuali pemerintah sudah memenuhinya. Mulai dari ekonomi dan kesehatan, bahkan mungkin berlebih,” lanjutnya.
Sejumlah LSM yang menamakan diri Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Pemulihan Ekonomi Kota Probolinggo. Mereka menilai, penangguhan pembangunannya perlu dilakukan. Karena, melihat kondisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Mereka juga menuliskan somasi untuk Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin. Jika somasinya tidak diindahkan, mereka mengancam akan menggelar aksi turun jalan bersama warga.
Somasi itu disampaikan melalui Pelayanan Bagian Umum Kantor Pemkot. Usai memberikan surat somasi, rombongan dikawal kepolisian dan Satpol PP menuju kantor DPRD. Di kantor DPRD, perwakilan LSM itu ditemui Ketua DPRD Abdul Mujib. Mereka memberikan tembusan somasi.
Koordinator Aliansi LSM Kamari mengaku, hanya meminta Wali Kota menunda launching pembangunan rumah sakit baru. Yakni, proyek pembangunan yang dianggarkan Rp 182,800 miliar. “Kami tidak minta dibatalkan. Tapi, ditunda dulu hingga kondisi pandemi membaik. Anggaran yang sangat fantastis itu bisa dialihkan untuk bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Mengingat sejauh ini bantuan yang diberikan terbilang kecil,” tandasnya.wap
Menurutnya, hal itu juga untuk menunjang program Pemerintah Pusat, terkait pemulihan ekonomi nasional. Apalagi, proyek ini belum termasuk dalam kategori urgen. “Informasinya dalam minggu ini akan ada launching. Jika tetap dilanjutkan, maka Aliansi Peduli Pemulihan Ekonomi akan melakukan aksi turun jalan besar-besaran bersama masyarakat Kota Probolinggo,” ungkapnya.
Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib mengaku kaget dengan kedatangan LSM ini. Sebab, mereka awalnya hanya berencana mendatangi kantor Pemkot. “Tembusan surat somasinya kami terima dan kami pelajari dulu,” ujarnya.
Ketua Komisi III DPRD Agus Riyanto mengapresiasi langkah aliansi LSM ini. Menurutnya, hal ini wajar dilakukan. Mengingat, kondisi pandemi saat ini tentu banyak memakan tenaga dan anggaran. Dalam situasi seperti saat ini, kata Agus, paling tidak anggaran rumah sakit baru itu bisa dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat. “Seharusnya di-refocusing untuk kesejahteraan masyarakat. Atau paling tidak sebagian saja, 20-50 persen dari Rp 182,800 miliar itu. Tidak perlu semuanya,” tambah Agus.
Di sisi lain, proyek pembangunan rumah sakit baru di Kota Probolinggo, akan segera dilelang. Namun, sebelum dilelang, proyek ini akan di-launching. Tetapi, waktunya belum dipastikan. Kepala Dinas PUPR-Perkim Kota Probolinggo Agus Hartadi mengatakan, rencana pembangunan rumah sakit baru masih tetap berlanjut. Namun, ia mengaku belum tahu kapan akan di-launching.
“Sebelum dilelang kan di-launching dulu. Saat ini prosesnya masih berlanjut. Saya kurang tahu kapan launching-nya. Namun, masuk tahun ini. Terkait dengan somasi yang minta ditunda, ini saya tidak tahu,” paparnya.
Asisten Pembangunan dan Perekonomian Pemkot Probolinggo Setiorini Sayekti mengatakan, anggaran proyek rumah sakit baru ini sudah ada. Serta, sudah menjadi rencana pembangunan prioritas dan masuk dalam rencana pembangunan nasional,”tambahnya.(Wap)
