Sumber Air Umbulan Kota Pasuruan
(Pimpinan Dewan Tolak Intervensi)
DPRD Jatim, Bhirawa
Jadwal penentuan apakah proyek air Umbulan disetujui atau tidak oleh DPRD Jatim terakhir pada hari ini ,Senin (30/5) dalam rapat paripurna di DPRD Jatim. Pimpinan DPRD Jatim menyatakan menolak untuk melakukan intervensi atas keputusan diterima atau tidaknya proyek air bersih terpadu ini.
Ketua DPRD Jatim, A Halim Iskandar menegaskan untuk keputusan masalah Umbulan semuanya diserahkan ke masing-masing fraksi. Sementara pimpinan DPRD Jatim tidak punya hak melakukan intervensi. Karenanya dirinya mengaku tak tahu menahu soal sikap sembilan fraksi terhadap masalah Umbulan.
“Semuanya saya serahkan ke masing-masing fraksi dan keputusannya ada di fraksi. Karenanya sebagai pimpinan saya tidak melakukan intervensi. Tentunya setiap fraksi memiliki alasan tersendiri apakah mereka menerima atau menolak,”tegas pria yang juga Ketua DPW PKB Jatim ini, Minggu (29/5).
Terpisah, Gubernur Jatim, Soekarwo optimis semua fraksi di dewan akan menerima proyek tersebut. Ini karena proyek Umbulan yang didanai oleh APBN sebesar Rp818 miliar murni akan diperuntukan bagi Masyarakat berpenghasilan rendah. Karenanya, jika dewan berpihak kepada mereka, tentunya harus menyetujuinya. Hal ini penting karena menyangkut persoalan BOT dengan pihak swasta yang tentunya harus mendapatkan persetujuan dari dewan.
“Yang pasti, saya optimis jika dewan menerima proyek Umbulan tersebut. Jika tidak berarti mereka tidak pro dengan masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini kekurangan mendapatkan air bersih,”papar Pakde Karwo.
Seperti diketahui, Proyek Kerja Sama Pemerintah Swasta Sistem Penyediaan Air Minum (KPS-SPAM) Umbulan, Pasuruan, ternyata masih banyak menyisakan ganjalan sehingga tidak bisa segera mendapat persetujuan dari DPRD Jatim.
Hal ini terungkap, dalam pertemuan fraksi-fraksi DPRD Jatim dengan lima kabupaten/kota yang akan memanfaatkan air dari Umbulan. Kabupaten dan Kota Pasuruan, sama-sama meminta “jatah lebih” dalam proyek ini karena mengklaim Umbulan berada di wilayahnya. Sedangkan, Kota Sidoarjo, Gresik dan Surabaya hanya bisa berharap segera direalisasikan karena merasa sangat membutuhkan pasokan air bersih tersebut. [Cty]
