DPRD Jatim, Bhirawa
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Surabaya masih belum memberi dampak yang signifikan untuk menekan angka penyebaran. Alih-alih menekan, angka penyebaran kasus justru meroket.
Tercatat, dari data yang disampaikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Republik Indonesia hari ini ada penambahan sebanyak 133 kasus khusus Jawa Timur, yang itu sebagian besar penambahan terjadi di Surabaya.
“Kita gak bisa menyalahkan satu sama lain. Kalau ada yang tidak sesuai itu adalah kesalahan bersama,” ungkap Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (12/5).
Kesalahan itu, kata Kusnadi, karena kurang berhasil mengimbau masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan dan lain hal. Termasuk, ada beda persepsi antar kepala daerah.
Termasuk pada masyarakat, ia menyoroti masih banyak yang tidak menaati aturan padahal mungkin sudah cukup gencar dilakukan oleh banyak pihak.
“Di sisi lain masyarakat juga salah kenapa seperti itu. Kita gak bisa mencari siapa yang salah dan benar, keberhasilan ini bukan keberhasilan pemerintah tapi untuk masyarakat dan masyarakat yang berhasil,” katanya.
Menurutnya, dalam masa pandemi ini faktor utamanya ada pada masyarakat, dengan kedisiplinan masyarakat untuk menjalankan segala aturan dan protokol kesehatan maka dapat dipastikan angka penyebaran dapat ditekan.
Apalagi, jelas politisi PDI Perjuangan itu, saat ini belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan virus corona. Ia mencontohkan, saat ini pasien positif yang dirawat di rumah sakit hanya mengkonsumsi vitamin dan obat khusus gejala yang dirasakan.
“Kalau panas kasih obat panas, kalau batuk kasih obat batukm kalau sesak ya pake ventilator. Kalau sudah ada obatnya covid ini selesai, mbok sehari nambah 10 ribu pasti selesai. Karena gak ada obat maka bersama-sama mencegahnya. Ini yang tidak disadari masyarakat,” paparnya.
Ia pun berpesan kepada pemerintah untuk melakukan koordinasi yang baik meski ada perbedaan persepsi atau cara penanganan.
Menanggapi dimulainya PSBB Surabaya Raya jilid 2, Kusnadi menyampaikan ini adalah langkah yang sejatinya tak diinginkan namun harus diambil karena penyebarannya masih terus meningkat. Maka upaya penegakan hukum yang diterapkan menjadi solusi.
Ia berharap masyarakat bisa lebih disiplin sehingga angka penyebaran turun, utamanya tidak perlu kembali menerapkan PSBB jilid 3. [geh]
