PSK Melawan, Umumkan Gang Dolly Tetap Buka

24-upacara-dolly

Upacara pembukaan lokalisasi Dolly-Jarak oleh para PSK di Gang Dolly, Senin (23/6). Upacara ini sebagai simbol perlawanan atas kebijakan penutupan Dolly-Jarak.

Surabaya, Bhirawa
Ratusan Pekerja Seks Komersial (PSK) di kawasan Dolly dan Jarak menggelar upacara pembukaan kawasan pelacuran Dolly-Jarak, Senin (23/6). Upacara ini adalah simbol perlawanan atas kebijakan penutupan lokasi itu pada 18 Juni lalu. Upacara dengan peralatan seadanya digelar di Gang Dolly. Gang yang sempit itu dipenuhi puluhan wisma di wilayah Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan Surabaya.
Semua petugas upacara dari pembaca teks proklamasi, inspektur upacara, hingga pengibaran bendera, dilakukan oleh kalangan PSK dengan penutup wajah.
Pemimpin upacara, Annisa dalam orasinya mengatakan, upacara tersebut sebagai informasi dan komitmen bahwa lokalisasi Dolly dan Jarak tidak tutup seperti yang dikatakan Pemkot Surabaya. “Dolly akan tetap buka, tutup sebulan untuk menghormati bulan puasa, setelah lebaran buka lagi,” kata salah satu anggota tim advokasi pekerja Dolly ini.
Dalam orasinya, dia juga menegaskan, penutupan lokalisasi tidak berkekuatan hukum, dan bertentangan dengan tujuan kemerdekaan dan amanat konstitusi. Khususnya pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Sebaliknya, dia mendesak pemerintah untuk fokus menangani permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan anak-anak terlantar, dan tidak perlu ikut campur pada masalah moral individu warganya. “Jika pemerintah berhasil menangani masalah sosial, saya yang pertama kali akan mengusir para PSK dari lokalisasi,” tegas dia.
Sementara itu proses pencairan kompensasi penutupan lokalisasi Dolly yang semula dibatasi sampai Senin (23/6), diperpanjang sampai 26 Juni mendatang.
Pertimbangannya, karena menjelang akhir masa pencairan, belum separo dari total PSK dan mucikari Dolly-Jarak yang mengambil kompensasi.
Menurut Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya, Dedy Sosialisto, hingga pukul 16.00 kemarin, tercatat ada 63 mucikari yang mengambil kompensasi dari 311 mucikari yang tercatat.
“Sementara untuk PSK, sudah 318 PSK, dari 1.449 PSK yang tercatat,” katanya.
Dia berharap, sampai tiga hari ke depan, akan lebih banyak lagi PSK dan mucikari yang mengambil kompensasi. Sebab, jika tidak diambil, maka dana kompensasi yang disiapkan akan kembali lagi ke kas negara.
Dedy mengaku belum mengetahui kebijakan selanjutnya jika sampai 26 Juni, masih banyak yang belum mengambil kompensasi. “Soal itu, kita belum dapat intruksi, kebijakannya menyusul,” tambahnya.
Para PSK di lokalisasi prostitusi Dolly mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 5.050.000 dari Kementerian Sosial, yang terdiri atas bantuan modal Rp 3 juta, bantuan biaya hidup Rp 1,8 juta, dan biaya pulang ke daerah asal Rp 250 ribu. Sedangkan para mucikari diberi Rp 5 juta dari Pemprov Jatim.

Siapkan Pekerjaan
Pasca deklarasi alih fungsi lokalisasi Dolly dan Jarak di Islamic Center, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan Kota Surabaya telah bebas lokalisasi.
Menurut Risma, saat ini masih ada tahapan atau proses pembayaran uang pesangon untuk PSK dan mucikari. Namun ia memastikan lokalisasi Dolly dan Jarak sudah tidak akan ada lagi beroperasi setelah lebaran.
”Jadi nanti setelah selesai pembagian dana bantuan, kemudian puasa dan puasa selesai, maka sudah tidak ada lagi lokalisasi yang buka,” ungkapnya, Senin (23/6) kemarin.
Soal penanganan warga terdampak serta pembangunan infrastruktur menjadi domain pemkot. Sebagai langkah awal, pemkot menyerahkan secara simbolik kontrak kerja kepada 97 warga terdampak yang tinggal di sekitar lokalisasi Dolly dan Jarak.
Mereka ini yang mata pencahariannya selama ini bergantung dari bisnis esek-esek, misalnya PKL, buruh cuci, tukang parkir hingga penjaga keamanan setempat.
Risma mengungkapkan, banyak warga terdampak yang kini diterima bekerja di beberapa dinas di lingkup pemkot dengan status tenaga kontrak. “Ada yang bekerja di Bakesbanglinmas, Satpol PP, Diskominfo, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan rumah sakit milik pemkot,” terang dia.
Perubahan serupa diharapkan juga terjadi di Dolly dan Jarak. Warga terdampak, PSK dan mucikari hendaknya beralih ke profesi lain yang sebetulnya lebih menjanjikan. [dre]

Tags: