PSK – Mucikari Tak Hiraukan Deklarasikan Penutupan Dolly

Pemkot Surabaya, Bhirawa
Para Pekerja Seks Komersial (PSK) dan mucikari di lokalisasi Dolly seakan ingin menunjukkan kepada publik bahwa mereka tak terpengaruh dengan hasil deklarasi penutupan lokalisasi Rabu (18/6) lalu.
Dalam beberapa hari pasca deklarai mereka tetap buka dan berpraktik seperti semula. Bahkan sejumlah PSK dan mucikari meminta agar semua jurnalis berbagai media yang mengunjungi lokalisasi Dolly untuk mengabadikan gambar lokalisasi Dolly dan Jarak yang sedang beroperasi seperti sediakala.
Koordinator Front Pekerja Lokalisasi (FPL), Saputro alias Pokemon menyatakan ucapan terimakasihnya kepada Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini atas deklarasi penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak karena hanya dianggapnya sebagai simbol saja.
”Deklarasi kemarin itu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Risma karena telah melakukan penutupan gedung Islamic Centre, karena lokasi deklarasinya ada disana, dan menurut saya sangat logis, karena menteri agamanya sedang tersandung masalah korupsi dan kini telah dicopot dari jabatannya, artinya tidak ada kaitannya dengan lokalisasi ini, seperti yang anda lihat sekarang, mereka tetap beroperasi seperti sebelumnya,” kata Pokemon Sabtu (21/6).
Seperti diketahui Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi mendeklarasikan pengalihfungsian lokalisasi Dolly – Jarak sekaligus alih profesi bagi para pekerja seks komersial (PSK).
Dalam deklarasi tersebut juga dihadiri oleh Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri, Gubernur Jatim, Soekarwo, Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf dan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini termasuk para warga lokalisasi Dolly – Jarak.
Dalam acara deklarasi, sekitar 107 perwakilan warga dari kelurahan Putat Jaya membacakan deklarasi bahwa mulai hari ini (Rabu) wilayah kelurahan putat jaya menjadi wilayah yang bersih dan bebas dari lokalisasi dan prostitusi.
Bahkan perwakilan warga juga meminta kepada aparat keamanan utk menindak tegas terhadap pelaku perdagangan manusia. Deklarasi kesepakatan tersebut kemudian diserahkan kepada pimpinan Muspida. [dre]