Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Djohar Arifin Husin
Jakarta, Bhirawa
Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Djohar Arifin Husin mengatakan sudah membalas surat teguran Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait permasalahan legalitas klub Arema dan Persebaya pada Rabu (15/4).
“Kita sudah balas, surat yang pertama pas ‘deadline’, mungkin berselisih (antara pengiriman surat dari PSSI dan surat teguran kedua dari Kemenpora) mungkin karena jam kantor, jadi belum sampai,” kata Djohar di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan, PSSI sudah melayangkan surat balasan ke Kemenpora sebelum surat teguran kedua dari Kemenpora dikirimkan ke kantor PSSI.
Dalam surat tersebut, kata Djohar, PSSI meminta waktu untuk memutuskan permasalahan yang terjadi di Indonesia Super League (QNB League) setelah selesai kongres PSSI yang akan diadakan pada Sabtu (18/4) di Surabaya.
Djohar mengatakan, permasalahan tersebut akan diputuskan oleh Komite Eksekutif PSSI yang baru.
“Karena kita umurnya tinggal dua hari pengurusnya, ketua umumnya dan ‘exco’ (executive commite/komite eksekutif). Kita minta diputuskan oleh ‘exco’ yang baru,” jelas Djohar.
Sebelumnya Kemenpora telah melayangkan surat teguran kedua kepada PSSI karena lembaga sepak bola tersebut pada Rabu (15/4) sore karena dinilai tidak menjalankan perintah Menpora Imam Nahrawi untuk memerintahkan Arema dan Persebaya menyelesaikan permasalahan legalitas klub.
Menpora memberi tenggat waktu selama 1 x 24 jam pada PSSI untuk memerintahkan Arema dan Persebaya agar segera menyelesaikan persyaratan legalitas klub dari Badan Olahraga Profesional Indonesia agar bisa mengikuti kompetisi.
Namun Djohar mengatakan sudah melakukan upaya komunikasi pada kedua klub asal Jawa Timur tersebut untuk menyelesaikan persyaratan legalitas. Hanya saja, kata Djohar, kedua klub membutuhkan waktu.
Kemenpora sebelumnya juga melayangkan surat teguran pertama ke PSSI pada 8 April lalu. Dalam surat tersebut PSSI diberi tenggat waktu selama satu minggu untuk memerintahkan Arema dan Persebaya menyelesaikan syarat legalitas. [ant.hel]
