PERTANDINGAN (liga) sepakbola dalam negeri akan kembali bisa digelar. Tetapi harus diawali rujuk antara Kemenpora (Kementerian Kepemudaan dan Keolahragaan dengan PSSI. “Jalan” rujuk sudah diretas oleh Wakil Presiden. Jga melalui putusan sela PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Sebaliknya manakala tidak rujuk, maka PSSI (dan pemerintah) akan menerima sanksi FIFA. Rujuk, niscaya melalui permufakatan. Bukan asal kuasa, dan bukan asal-asalan.
FIFA (sebagai Federasi sepakbola seluruh dunia) memiliki kewenangan dan interest tunggal: memajukan per-sepakbola-an. Asal tercatat sebagai anggota FIFA, maka perserikatan sepakbola (dan pemerintah) suatu negara, wajib tunduk pada statuta FIFA. Atau memilih “jalan lain,” keluar dari FIFA. Namun konsekuensinya, PSSI dan seluruh klub Indonesia dilarang bertanding pada even internasional apapun. Termasuk sekadar pertandingan persahabatan.
FIFA memberi tenggat waktu rujuk sampai 29 Mei ini. Jika tidak bisa rujuk, akan diberikan sanksi pada tanggal 30 Mei, bertepatan dengan Kongres FIFA di Zurich, Swis. FIFA telah memberitahukan kepada Kemenpora, bahwa pengambil-alihan PSSI (dengan tim transisi yang dibentuk pemerintah), tidak sesuai peraturan FIFA. Pasal 13 dan pasal 17 statuta FIFA, berisi independensi asosiasi sepakbola (PSSI).
PSSI telah dibekukan oleh Kemenpora sejak 18 April 2015. berdasarkan rekomendasi BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia). Antaralain, dinyatakan melanggar asas ke-profesional-an klub olahraga. Yakni, terkait legalitas klub dan pajak penghasilan pemain. Dalam UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan, klausul tentang pajak atlet profesional memang tidak diatur. Namun terdapat pasal tentang olahraga profesional.
Pada pasal 1 (tentang Ketentuan Umum angka ke-15) olahraga profesional di-definisi-kan, “Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.” Terdapat frasa kata “memperoleh pendapatan” yang bermakna penghasilan. Dus, wajib dipungut pajak. Sehingga kisruh PSSI bukan “perang” saudara, melainkan bermasalah dengan persyaratan BOPI (pemerintah).
Mengiringi pembekuan PSSI, Kemenpora membentuk tim transisi beranggota 17 personel. Di dalam tim, antaralain terdapat tiga nama Walikota. Yakni, Ridwan Kamil (Bandung), FX Hadi Rudyatmo (Solo) dan Eddy Rumpoko (Kota Batu). Juga terdapat mantan pemain nasional (Ricky Yakobi), serta mantan pimpinan KPK (Bibit Samad Rianto). Konon tim transisi, telah memiliki roadmap untuk memperbaiki PSSI. Termasuk menyelenggarakan liga QNB (disponsori Qatar National Bank).
Namun pengambil alihan PSSI dengan membentuk tim transisi, “dikoreksi” oleh FIFA. Pada sisi lain, upaya rujuk yang diretas oleh Wakil Presiden, juga mewajibkan PSSI (dan klub) mentaati segala peraturan. Harus menyelesaikan legalitas klub, serta membayar pajak penghasilan (PPh) pemain dan pelatih. Tapi sesungguhnya, pemerintah memiliki kewajiban mem-fasilitasi ke-olahraga-an (termasuk sepakbola). Terutama pengurusan legalitas bisa dipermudah.
Berdasar UU Nomor 3 tahun 2005, pemerintah maupun induk cabang olahraga (PSSI), masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Pada pasal 22 dinyatakan, “Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, dan pengawasan.”
Sedangkan pasal 29 ayat (2) dinyatakan, “Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional.” Pasal ini memberi domain hak sekaligus kewajiban kepada PSSI, agar bisa tampil pada kancah ASEAN, Asia, sampai Piala Dunia.
Kini, “bola” berada di tangan pemerintah. Jika Kemenpora gagal mem-fasilitasi, maka Indonesia akan dicoret dari pergaulan sepakbola internasional. Itu domain FIFA, yang tidak menguntungkan sistem pembinaan prestasi. Seluruh kompetisi akan terganggu. Sehingga target mencapai podium tertinggi pada SEA-Games 2015 (Juli di Singapura) bisa berantakan.
———– 000 ———–
