PT Gresik Samudra Dilaporkan Sehat, Pansus LKPj Kecewa

Rapat Panitia Khusus Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (Pansus LKPj) DPRD Gresik, dengan beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Gresik dan BUMD. [kim/bhirawa]

Gresik, Bhirawa
Dalam rapat Panitia Khusus Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (Pansus LKPj) DPRD Gresik, dengan beberapa satuan kerja perangkat daerah ( SKPD ) dan BUMD mempertanyakan LKPj bupati. Penyebabnya, anggota Pansus LKPj menemukan laporan yang  tidak sesuai. Misalnya kondisi PT Gresik Samudra yang dilaporkansehat ternyata tidak sehat.
Dalam rapat yang kedua, yang dipanggil oleh pansus LKPj DPRD adalah,  Bappeda, DPU, Bagian Perekonomian, Dishub, Dinas LH, PT Gresik Samudra, PT Gresik Migas, PDAM. Sebelum anggota pansus bertanya, masing-masing diminta memaparkan laporan. Terkait hasil penilaian sangat tinggi, yang telah di sampaikan dalam laporan LKPj bupati kemarin.
Menurut anggota Pansus LKPj DPRD Faqih Usman mengatakan mengatakan, bahwa dalam laporan bupati disampaikan PT Gresik Samudra sehat. Namun dalam realitanya hingga sekarang, persoalan transportasi Gresik-Bawean tidak kunjung beres.  Selain itu tidak memberi manfaat pada PAD, dan keberadaan Gresik Samudra juga tidak mampu menjawab keluhan masyarakat.
Jika memang mereka tidak bisa memberi kepastian kapan izin BUP bisa terbit, terpaksa akan dievaluasi. Padahal dari APBD sudah menyertakan modal Rp 1,5 milliar. Tetapi sampai saat ini belum ada kepastian bisa menambah PAD Gresik. Dari gaji juga masih dibayar 25 persen, dan belum dibayar 100 persen.
“Kok bisa laporan sehat, ini dari mana ukurannya,” ujarnya.
Hal senada juga dikatakan oleh anggota pansus LKPj DPRD Syafi’ AM. Menurut Syafi’  bahwa indikator yang dipakai laporan  sehat badan usaha tersebut berdasarkan apa.
“Untuk itu, tadi kita sudah mintakan untuk audit dilaporkan ke pansus. Karena dari hasil audit angkutan pablik tersebut, bisa kita lihat sehat atau tidaknya,” tanya Syafi’. Kesimpulan nanti lanjutnya pada finalisasi, yang pasti pihaknya akan memberi beri raport merah karena hingga kini kerjanya tidak maksimal. Dan ini merupakan kecerobohan pemerintah dalam memberikan penilaian yang telah disampaikan dengan idak melihat fakta yang ada. “Seharusnya dilaporkan apa adanya saja, sehingga PT Gresik Samudra tidak mempunyai beban. Iya kalau mampu, kalau tidak mampu siapa nanti yang akan bertangung jawab,”imbuhnya.
Sementara dari Direktur PT Gresik Samudra Basuki Moerachman mengatakan, memang kondisinya seperti itu.
“Gaji kita juga dibayar 25 persen, belum sampai 100 persen. Dan transportasi Gresik-Bawean, masih ada dua kapal yaitu kapal Natuna dan Bahari. Kendala yang dihadapi karena BUP yang diurus di tingkat mentri belum turun,” ujarnya. [kim.adv]