PT JGU Siapkan 3 Tahap Pembangunan Pengolahan Limbah B3 di Mojokerto

(DLH Jatim diminta terus lakukan sosialisasi ke masyarakat)

Surabaya, Bhirawa
Desakan kalangan DPRD Jawa Timur agar Pusat Pengolahan Limbah B3 di Mojokerto segera dilaksanakan pembangunannya disambut serius PT Jatim Graha Utama. BUMD Jatim yang diberi tugas mengelola pembangunan Pusat pengolahan limbah B3 di Dawarblandong Mojokerto itu, saat ini sedang proses melengkapi dokumen pembangunan di lahan seluas 50 hektar itu.
Direktur Utama PT Jatim Graha Utama, Mirza Muttaqien menyampaikan, pihaknya bersama-sama dengan investor sudah memulai pembangunan fasilitas dalam tiga tahap.
Tahap pertama adalah, menyelesaikan perizinan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar bisa memberikan dispensasi pemanfaatan sebagian lahan untuk digunakan sebagai instalasi pengolahan limbah B3 Diubah menjadi Non B3 dan di manfaatkan untuk material pembangunan seperti urugan, paving dan lain sebagainya.
Saat ini, lanjut Mirza, lahan di Mojokerto itu masih proses ruislag antara Kementerian LHK dengan tanah di Bondowoso yang itu membutuhkan proses agak panjang. “Nantinya bila ruislag tuntas, otomatis status lahan sudah bisa dimanfaatkan optimal melengkapi dokumen Amdal dan sebagainya. Nah sambil itu jalan, kami akan minta dispensasi ke KLHK untuk bisa beroperasi tahap pertama,” papar Mirza, Rabu (6/11) kemarin.
Selanjutnya, PT JGU juga menyiapkan rencana pembangunan tahap kedua. Yaitu menyelesaikan izin Amdal di 5 hektar dari total 50 hektar yang ada. Dengan mendatangkan fasilitas Pengolahan Limbah Medis diantaranya incenerator.
“Untuk tahap ketiga, baru nanti kalau Amdal Ultimate secara total sudah beres, kita bisa mulai membangun keseluruhan,” terangnya.
PT JGU menjanjikan sekitar awal tahun 2020 fasilitas pengolahan Limbah B3 di Mojokerto ini Sudah bisa beroperasi minimal pada tahap pertama. Yakni sudah mampu mengolah atau mengubah limbah B3 menjadi bahan padat untuk kebutuhan material atau konstruksi seperti paving dan sejenisnya.
Hal itu dilakukan sembari menunjukkan pada masyarakat bahwa limbah B3 itu ketika sudah dilakukan proses pengolahan untuk material pembangunan atau konstruksi, tidak membahayakan.
“Karena limbah B3 itu akan kita netralisir secara kimia dan/atau dipadatkan (solidificarsi) terlebih dahulu, jadi sudah aman dan tidak membahayakan,” terangnya.
Berdasarkan kajian, kata dia, yang sudah dilakukan, saat ini di Jawa Timur saja, Limbah B3 terus terproduksi. Terutama limbah berbahaya dari Rumah Sakit. Dimana potensi limbah B3 di Jawa Timur per tahunnya mencapai 170 juta ton.
“Tapi yang sudah termanage baru 36 persen saja. Dan untuk sanitary landfill harus dibawa ke fasilitas limbah B3 satu satunya yang ada di Cileungsi Bogor,” tutur Mirza.
Senada, Direktur Operasional PT JGU, M Rudiansyah menambahkan pengelolaan limbah B3 di Mojokerto itu dipastikan cukup aman untuk warga. Jenis tanah liat di lokasi tersebut membuat cairan limbah tidak akan mengalir sampai ke rumah warga.
Pemerintah juga sudah melakukan kajian sebelum menentukan lokasi, bahwa sangat aman untuk sebuah Pabrik pengolahan limbah. Inilah yang akan terus di sosialisasikan ke masyarakat.
“Kami sebagai BUMD, akan menjaga agar pabrik ini tidak sampai merugikan masyarakat. Selain itu kita akan bekerja dengan standart tertib administrasi dan tertib secara teknis,” pungkas Rudi usai mendampingi Komisi D DPRD Jawa Timur sidak ke lokasi pabrik pengolahan limbah B3 di Dawarblandong Mojokerto.
Sementara, Komisi D DPRD Jatim meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar lokasi pembangunan Pusat Pengelolahan Limbah B3 di kawasan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.
“Hasil kunjungan ke lokasi di pusat pengelolaan limbah di cendoro dawar blandong Mojokerto kemarin, masih ada penolakan dari masyarakat terhadap pendirian lokasi tersebut. Masyarakat khawatir akan dampak lokasi,” ungkap anggota komisi D FPRD Jatim Hidayat, di gedung DPRD Jatim, Rabu (6/11) kemarin.
Munculnya penolakan warga tersebut harus segera ditanggapi serius oleh DLH Jatim. Sekecil apapun penolaksan yang muncul harus disikapi jangan sampai diabaikan.
“Kita di komisi D minta DLH untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi yg intensif kepada masyarakat sekitar lokasi. Jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan,” jelasnya.
Kata Hidayat, keberadaan pusat pengolahan limbah khususnya B3 dikawasan tersebut harus tetap diwujudkan. Sebab, program ini sudah lama direncanakan secara matang oleh Pemprov Jatim.
“Kami dorong tetap jalan dan harus direalisasikan. Tetapi DLH harus segera menyelesaikan amdalnya dan mensosialisasikan kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” pungkasnya. (geh)

Tags: