PT Pos Hanya Mampu Distribusikan 30 Persen Kartu Sakti Jokowi

Karena minim sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, distribusi kartu sakti Jokowi di Surabaya jauh dari harapan. Kantor Pos Indonesia Cabang Surabaya hingga Selasa (13/1) kemarin baru mendistribusikan 30 persen dari target RTS.

Karena minim sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, distribusi kartu sakti Jokowi di Surabaya jauh dari harapan. Kantor Pos Indonesia Cabang Surabaya hingga Selasa (13/1) kemarin baru mendistribusikan 30 persen dari target RTS.

DPRD Jatim, Bhirawa
Target pendistribusian kartu sakti Jokowi berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang ditetapkan pada 14 Januari 2015 amburadul. PT Pos Indonesia Cabang Surabaya sampai Selasa (13/1) baru bisa menyalurkan 30 persen dari target 58.900 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Sementara di Surabaya warga miskin yang berhak menerima jumlahnya mencapai 239 ribu jiwa.
Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Surabaya Edy Suharto mengatakan penyaluran tiga kartu sakti Jokowi terpaksa molor. Sebab, banyak warga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang belum mengambil kartu sakti  dan dana kompensasi tersebut ke Kantor Pos. Sementara, pihaknya belum mengetahui secara detil apa alasan mereka tidak mengambil kartu tersebut.
“Sesuai jadwal besok (hari ini, red) target pendistribusian kartu sakti sudah bisa tuntas. Tetapi, ternyata di lapangan banyak kendala. Namun demikian kami akan tetap berusaha agar target 58.900 dapat terealisasi,” ungkapnya, Selasa (13/1).
Dia mencontohkan, jadwal pendistribusian kartu di Kelurahan Semampir pada 9 Januari 2015 hanya ada 12 warga yang datang. Sehingga, Kantor Pos harus membuat jadwal baru untuk pengambilan kartu. Begitu juga dengan Kecamatan Gubeng, dari total warga miskin 4.000 orang, hanya 1.500 orang yang datang. ”Yang seperti ini menghambat kerja Kantor Pos,” ujarnya.
Tidak hanya masalah sosialisasi kartu sakti Jokowi yang belum merata ke seluruh warga pemegang KPS, lanjut dia, pencairan dana kompensasi juga sempat kacau. Penyebabnya, server Bank Mandiri Jakarta sempat tidak bisa diakses. Sehingga, dana kompensasi senilai Rp 200 ribu per bulan per pemegang kartu KKS juga belum cair. ”Dana kompensasi yang diberikan itu untuk November dan Desember 2014. Jadi, total ada Rp 400 ribu,” jelasnya.
Terkait masalah ketidakhadiran warga untuk mengambil kartu, lanjut Edy, pihaknya sebenarnya sudah memberikan sosialisasi kepada seluruh kecamatan di Surabaya. Undangan untuk mengambil kartu dan dana kompensasi pun sudah diserahkan ke kecamatan untuk disampaikan ke kelurahan hingga ke RTS. ”Kenyataan di lapangan ini yang belum tahu seperti apa,” ujarnya.
Diakui Edy, banyaknya warga yang tidak hadir untuk mengambil kartu, salah satunya lantaran kartu lama (KPS) milik RTS hilang. Namun, hal tersebut sebenarnya sudah ada solusi untuk tetap bisa mendapatkan KKS, KIP dan KIS. Syarat untuk mengurus kartu harus ada surat keterangan hilang dari polsek dan kelurahan, fotokopi KTP.
Edy mengaku PT Pos Indonesia berencana akan menjadwalkan kembali pendistribusian kartu sakti tersebut hingga 28 Januari. Dia menyebut hingga kemarin kartu yang sudah didistribusikan sekitar 20 ribuan. Ada empat kartu yang diberikan kepada RTS, yaitu KKS, KIS, KIP dan sim card. ”Sim card ini digunakan untuk pemberitahuan jika dana tersebut sudah terkirim,” terangnya.
Pemerintah pusat memberikan tambahan sim card tersebut,¬† terdiri dari tiga provider. Yaitu, XL, Simpati dan Indosat. Masing-masing wilayah kecamatan akan mendapatkan satu provider yang sama. ”Saya tidak tahu alasan pemerintah menggunakan tiga provider. Tugas kami hanya mendistribusikan saja,” paparnya.
Sementara anggota Komisi E Agus Dono mengatakan pendistribusian kartu sakti Jokowi tersebut sangat tidak efektif jika hanya melalui Kantor Pos. Menurut dia, pendistribusian kartu itu seharusnya melalui pemerintah daerah. ”Kami menyarankan agar pemerintah pusat bisa mengambil langkah cerdas dan tepat,” katanya.
Agus mengaku tidak yakin pendistribusian kartu tersebut bisa tuntas tepat waktu. Itu sebelum mekanisme pendistribusian diubah. Rencananya, Komisi E akan mendatangi Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyampaikan masalah yang terjadi di daerah pada Kamis (15/1) lusa. ”Kami akan meminta solusi dan memberikan saran kepada pusat,” tandasnya.
Sedang Ketua RT 3 RW 15 Kel Petemon, Kec. Sawahan, Hartoyo mengakui selama ini dirinya tidak tahu menahu jika ada warganya yang memperoleh kartu sakti Jokowi. Ini karena sejak awal pendataan, pihaknya tidak pernah dilibatkan hingga sosialisasi. ”Tapi tiba-tiba saya diberi surat pemberitahuan dari kelurahan yang menyebutkan ada beberapa warganya yang diminta mengambil dana ke PT Kantor Pos,”lanjut pria yang juga anggota DPRD Jatim ini.
Tentu saja, Hartoyo kaget. Mengingat di surat tersebut tidak tertulis nama-nama penerima kartu sakti Jokowi tersebut. ”Akibatnya saya meraba-raba siapa warga saya yang mendapatkan kartu. Berdasar data Raskin akhirnya diketahui ada lima warga yang telah menerima kartu. Ini artinya program kartu Jokowi berjalan amburadul,”tambahnya. [cty]

Tags: