PT PWU Dituding Serobot Core Bisnis BUMD Pemprov Jatim

PT Panca Wira UsahaDPRD Jatim, Bhirawa
PT Panca Wira Usaha (PWU) dituding menyerobot core bisnis BUMD lain milik Pemprov Jatim. Padahal sesuai aturannya sebelum melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, PT PWU Jatim harus dibicarakan lebih dahulu dengan Komisi C DPRD Jatim.
Tercatat ada tiga BUMD yang diserobot bisnisnya diantaranya PT Sier terkait bisnis pergudangan, PT Jatim Graha Utama(JGU) terkait bisnis perumahan/apartemen serta bisnis jalan tol yang kini dikelola PT Jatim Prasarana Utama (JPU).
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Suhandoyo mengaku selama ini Dirut PT PWU Jatim, Arif Afandi tidak pernah melakukan komunikasi dengan dewan terkait kerjasama dengan pihak ketiga. Sebaliknya, yang bersangkutan melangkah sendiri dan justru terkesan mematikan BUMD lainnya dengan menyerobot core bisnis mereka.
”Seharusnya Pak Arif bisa bekerjasama dengan BUMD milik Pemprov Jatim yang memiliki core bisnis sendiri-sendiri, meskipun PT PWU Jatim memiliki lahan yang bisa dikembangkan sendiri dengan membangun proyek pergudangan, apartemen atau kerjasama untuk pembangunan jalan tol. Ingat PT PWU Jatim merupakan perusahaan milik Jatim dan bukan pribadi dan sudah memiliki core bisnis sendiri-sediri,”tegas politisi asal PDIP Jatim kepada wartawan, Selasa (4/11) dengan nada intonasi tinggi.
Sedang Anggota Komisi C DPRD Jatim yang lain, Kodrat Sunyoto menegaskan jika Dirut PT PWU Jatim sangat arogan. Padahal sebagai mitra kerja seharusnya Komisi C DPRD Jatim harus mengetahui apa yang dilakukan PT PWU Jatim sebagai perusahaan milik Pemprov Jatim.
Tapi sebaliknya dalam RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) tidak disingung masalah kerjasama dengan pihak ketiga. Tapi tiba-tiba ada kabar dari BUMD yang lain jika PT PWU Jatim telah menyerobot core bisnisnya.
”Ini namanya arogan. Seharusnya Pak Arif mendiskusikan masalah ini dengan dewan. Dengan begitu kami akan tahu, apakah dalam usahanya yang baru akan menabrak core bisnis BUMD yang lain yang notabene sama-sama milik Pemprov Jatim. Kalau sudah begitu, kami kasihan dengan gubernur yang merupakan pemilik saham tertinggi, namun tidak dikabari,”papar politisi asal Partai Golkar Jatim ini.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi C DPRD Jatim, Thoriqul Haq. Menurutunya pembahasan masalah aset yang kini dikelola PT PWU Jatim akan tetap berjalan dan akan dilakukan hearing kembali setelah pengesahan RAPBD 2015.
Sementara soal Pendapatan Asli daerah (PAD) khusus untuk PT PWU Jatim telah disesuaikan dengan laporan Gubernur Jatim dalam Nota Keuangan RAPBd 2015 lalu.
”Jujur soal hearing dengan PT PWU Jatim, kami menganggapnya belum selesai. Sementara soal PAD sudah kita sesuaikan dengan laporan gubernur dalam nota keuanga yang dibacakan di depan rapat paripurna. Karenanya, kami akan tetap menggelar rapat dengan PT PWU setelah pengesahan RAPBD 2015 untuk mengusut aset yang dimilikinya,”tegas politisi asal PKB ini dengan mimik serius.
Sementara itu usulan untuk dibentuk Pansus PT PWU Jatim terus bergulir. Buktinya sudah ada beberapa anggota dari lima fraksi sudah melakukan tandatangan untuk mendukung dibentuknya pansus.
”Memang ini sudah ada delapan anggota yang telah membubuhkan tandatangan untuk mendukung Pansus PWU. Mereka ini dari PPP, PAN, PDIP, Golkar dan PKS,”tambah Malik Efendy, anggota Komisi C yang juga Ketua FPAN Jatim ini. [cty]

Tags: