Foto: ilustrasi
Tulungagung, Bhirawa
Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo mengungkapkan, dirinya sempat disentil oleh perwakilan pengurus Perhimpunan Tempat Ibadat Tri Darma (PTITD) terkait ada/tidaknya pegawai negeri sipil setempat yang berlatar belakang warga keturunan Tionghoa.
“Pertanyaan itu muncul saat pembukaan seremoni kesenian dalam rangka perayaan HUT (hari ulang tahun) Dewi Mak Cho tadi malam di TITD Tjoe Tik Kiong. Saya jawab, tentu saja ada. Ada beberapa dokter di RSUD Tulungagung dari unsur warga keturunan yang sudah menjadi PNS,” tutur Syahri Mulyo di Tulungagung, Jawa Timur, Minggu (17/5).
Ia mengisyaratkan, pihaknya tidak melakukan diskriminasi dalam setiap penerimaan/rekrutmen CPNS. Asal memenuhi kualifikasi administratif dan lolos seleksi, lanjut Syahri, setiap warga negara berhak mendapat kesempatan yang sama untuk mengabdi sebagai PNS, tidak terkecuali warga nonpribumi yang berstatus WNI.
Namun, Syahri tidak menjelaskan lebih lanjut apakah di lingkup birokrasi nonmedis atau di luar profesi dokter/medis sudah ada warga keturunan Tionghoa yang menjadi PNS atau tidak. “Saya pikir, adanya dokter berstatus PNS dari warga keturunan di RSUD dr Iskak ini bisa menjadi bukti bahwa tidak ada diskriminasi di lingkup birokrasi (Pemkab) Tulungagung,” tandasnya.
Menanggapi pernyataan Bupati Syahri Mulyo tersebut, Ketua PTITD Komisariat Daerah Jatim, Sugeng Wibisono mengapresiasinya secara positif.
Ia secara pribadi maupun kelembagaan yang mewakili komunitas warga keturunan Tionghoa menyatakan sangat berharap agar “sekat” pribumi dan nonpribumi dalam proses perekrutan CPNS dihilangkan.
Sebab, kata dia, warga negara baik pribumi maupun keturunan memiliki kapasitas, kualifikasi serta komitmen untuk memajukan bangsa dan negara, maka mereka harus diberi kesempatan yang sama untuk menjadi abdi dalam struktur pemerintahan di daerah, provinsi maupun tingkat nasional.
“Asal mereka memiliki kapasitas, kenapa tidak. Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi contoh yang baik, karena meski ia salah satu dari warga keturunan yang berkesempatan menjadi kepala daerah di DKI Jakarta, Ahok tidak pandang bulu jika sudah bicara aturan dan konstitusi, tidak peduli apakah yang dihadapai warga Tionghoa atau bukan,” kata Sugeng. [wed,ant]
