Sekda Kabupaten Madiun, Tontro Pahlawanto (nomor dua dari kiri) memimpin Rakor Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka di Kab. Madiun di ruang Praja Mukti, Sabtu (28/11). [sudarno]
Kabupaten Madiun, bhirawa
Terkait SKB empat Menteri tertanggal 20 November 2020 tentang penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran 2020/2021, yang sudah diperbolehkan dengan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Pemkab Madiun menggelar Rakor Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka di Kab. Madiun.
Rakor dipimpin Sekda Tontro Pahlawanto didampingi Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra, dan Kadis Pendidikan Provinsi Jatim wilayah Madiun, diikuti Kadis Pendidikan, kepala sekolah, gugus tugas covid dan pihak terkait, di ruang Praja Mukti, Sabtu (28/11).
Meski pihak sekolah dan dinas sering melakukan rapat, namun menurut Sekdakab Madiun, tidak ada salahnya Pemkab melakukan rakor untuk membicarakan langkah persiapan, sebelum PTM per Januari 2021. Menurutnya, PTM harus tetap berpedoman pada SKB empat Menteri, karena memang mengatur beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sekolah dan pihak terkait.
Menurut Sekda Tontro Pahlawanto, PTM ini harus melalui persetujuan secara berjenjang, seperti izin dari orang tua wali, penyiapan sarana prasarana di sekolah dan persiapan perangkat daring manakala ada orang tua yang keberatan. ””Itu standar yang harus kita lakukan agar anak didik tetap mendapat pelajaran, tanpa adanya paksaan. Dan para siswa harus mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes),” jelasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Jatim untuk wilayah Madiun, Supardi SH MPd mengatakan, beberapa pendidikan menengah sudah melaksanakan PTM mulai 1 November. Intinya, sekolah harus mendapat izin dari orang tua, izin dari Ketua Gugus Covid (Pemkab), mengacu Prokes umum sekolah terdapat sembilan item yang harus dipenuhi sekolah digelar PTM. Kemudian sekolah mangajukan permohonan Kepala Cabang Pendidikan untuk menggelar PTM.
Kadis Pendidikan Kabupaten Madiun, Widodo, mengaku sudah siap untuk melakukan PTM. Bahkan SOP nya sudah dibuat, menyangkut Prokes sudah sering dirapatkan dengan kepala sekolah. Kemudian rapat koordinasi dilanjutkan dengan dialog, dan pada umumnya semua yang hadir siap mendukung pelaksanaan SKB empat Menteri terkait PTM di masa pandemi Covid 19 khususnya di Kabupaten Madiun. [dar]
