Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Puluhan pabrik gula yang ada di Jatim terancam mengalami kebangkrutan, jika pemerintah Jokowi tidak segera mengambil keputusan untuk melindungi petani tebu. Mengingat saat ini gula petani yang menumpuk di sejumlah gudang milik PTPN X dan XI hingga mencapai 800 ribu ton. Namun gula-gula tidak dapat terserap di sejumlah wilayah di Indonesia dikarenakan merembesnya gula impor rafinasi.
Direktur Produksi PTPN XI Jatim, Burhan Chotib menegaskan saat ini gula petani telah menumpuk di sejumlah gudang milik PTPN dan tidak dapat terserap dibeberapa wilayah Indonesia Timur yang selama ini menjadi pelanggan gula Jatim. Ini tak lain disebabkan merembesnya gula rafinasi yang seharusnya untuk di suplai pada perusahaan makanan dan minuman (mamin).
“Kalau kondisi ini tetap dibiarkan oleh pemerintah, maka dapat dipastikan ada sekitar 60 pabrik gula yang ada di Jatim empat tahun mendatang akan gulung tikar akibat mengalami kebangkrutan. Ini karena pihak bank menolak memberikan kredit kepada petani, dan disatu sisi petani tidak mendapat uang karena gulanya tidak terjual di pasaran,”tegasnya saat hearing bersama Komisi B DPRD Jatim bersama para petani tebu di Jatim, Senin (12/1).
Terpisah, petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI), Iswahyudi menuding jika ada oknum pengurus APTRI yang sengaja bermain mata dengan para importer gula rafinasi. Dimana oknum tersebut menyetujui adanya impor gula dengan imbalan Rp7 miliar sebagai dana pembinaan bagi petani.
“Apa yang terjadi ini juga tak terlepas adanya permainan yang dilakukan oleh pengurus APTRI yang mencoba menjual mandat dari kami untuk diperjualbelikan ke sejumlah importer gula rafinasi dengan kompensasi dana pembinaan sejumlah Rp7 miliar. Jujur kami disini tidak butuh itu semua. Yang kami inginkan bagaimana gula yang kini menumpuk di gudang bisa laku di pasaran,”tegas Iswahyudi dengan nada intonasi tinggi.
Sementara itu, Anggota DPRD Jatim, Yusuf Rohana menegaskan terkait oknum APTRI, dewan tidak bisa ikut campur, karena itu menyangkut internal asosiasi dan yang berhak menindaklanjuti adalah APTRI sendiri. Sedangkan terkait impor gula, Komisi DPRD Jatim akan meminta ke pusat agar bongkar muat impor gula ada di jalur merah seperti beras. ”Dimana pada jalur merah adalah jalur khusus yang pengawasannya sangat ketat. Dengan begitu gula impor tidak bisa merembes ke Jatim,”tegas politikus asal PKS Jatim ini.
Sedang, anggota Komisi B DPRD Jatim yang lain, Subianto menegaskan Komisi B akan memperjuangkan gula petani dibeli oleh Pemerintah pusat, karena Pemerintah pusat harus bertanggung jawab atas nasib petani yang gulanya tidak terserap pasar. Akibat adanya impor gula. Disisi lain pihaknya akan meminta moratorium gula impor yang memang sangat menyengsarakan petani tebu.
“Dalam waktu dekat ini kami akan segera mendesak pemerintah untuk mengeluarkan moratorium atas gula impor berupa rafinasi. Terbukti saat ini konsumsi gula rafinasi yang seharusnya digunakan untuk mamin ternyata sudah merembes untuk konsumsi masyarakat. Akibatnya gula lokal tidak terserap di pasaran,”papar pollitisi asal Demokrat.
Terpisah, Anggota Komisi B DPRD Jatim, Pranaya Yuda mengatakan penumpukan gula yang terjadi di pabrik Jawa Timur dan Indonesia ini merupakan tanggung Jawab AGRI (Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia). Dimana AGRI telah membuat perjanjian dengan kementerian perdagangan untuk membeli gula lokal ini sudah mulai tahun 2014 dengan harga 8.500 per kilogram.
“Perjanjian tersebut saat ini tidak lagi dijalankan oleh AGRI dalam membeli hasil gula petani tebu sehingga membuat gula petani, oleh karena itu pihaknya meminta semua pihak untuk duduk bareng bersama dalam menyelesaikan masalah gula tersebut,”ujarnya.
Oleh karena itu dalam waktu dekat pihaknya bersama seluruh anggota Komisi B DPRD Jatim akan mendatangi AGRI untuk menanyakan tentang regulasi yang telah dibuat AGRI dan Kementerian perdagangan dalam hal membeli produk gula para petani kenapa perjanjian tersebut tidak jalan lagi. [cty]
