PU Fraksi DPRD Kota Madiun APBD 2023, Enam Fraksi Soroti Berbagai Masalah, Satu Fraksi Absten

Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kota Madiun APBD Tahun 2023 dipimpin Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya BMS, SH didampingi Wakil Ketua DPRD, Drs. Istono, M.Pd dan Drs. H. Armaya juga dihadiri Wali Kota Madiun, Maidi, Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS di gedung DPRD setempat, Selasa (4/10). [sudarno/bhirawa]

Kota Madiun, Bhirawa
Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kota Madiun Anggaran Pendapataan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dipimpin Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra, SH didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd dan Drs. H. Armaya juga dihadiri Wali Kota Madiun, Maidi, Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS dan Forkopimda, Sekda Kota Madiun serta kepala OPD Pemkot Madiun di gedung DPRD setempat, Selasa (4/10).

Dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kota Madiun dari tujuh Fraksi (Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi Perindo, Fraksi PKS-PAN, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB dan Fraksi PSI-Nasdem.Red) memberikan saran, pendapat, pertanyaan kepada Wali Kota Madiun.

Dari tujuh Fraksi satu diantaranya Fraksi Perindo DPRD Kota Madiun dengan juru bicara Drs. H. Armaya tidak mengajukan pertanyaan saran dan pendapat kepada Wali Kota Madiun

Wali Kota Madiun, Maidi usai rapat paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kota Madiun Anggaran Pendapataan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 kepada awak media menyatakan, menyambut bagus atas penyampaian pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun. Itu menyampaikan mana-mana yang belum jelas disampaikannya.

“Artinya masalah yang belum jelas saya jelaskan. Kalau sudah jelas tidak saya jelaskan. Berarti kalau sudah jelas sudah satu visi dan satu misi dan setelah di dok menjadi tanggungjawab kita bersama,” ungkap Wali Kota Madiun.

Masalahnya lanjut Wali Kota Maidi, APBD itu baik yang merancang dan merumuskan adalah eksekutif dan legislatif. Disinilah harus satu visi dan satu misi.

“Kalau soal Fraksi Perindo no comen itu, artinya beliau paham. Sudah paham, program tahun 2023 itu seperti itu, O sudah paham semua. Sedang yang tanya itu, mereka itu satu dua yang belum paham dan akan saya jelaskan,”jelas Wali Kota.

Disinggung soal masalah asuransi petani belum dicairkan. Spontanitas Wali Kota Maidi menyatakan, Kalau asuransi petani yang tanaman mati alias puso. Itu terlebih dahulu diadakan pengecekan kalau memang benar diberikan ganti rugi. “Kalau masalah itu, Insya’Allah pasti cair lah,” tegas Wali Kota.

Dikatakan oleh Wali Kota Maidi, adapun soal Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun APBD Tahun 2023, dalam hal ini dewan (DPRD Kota Madiun. Red) minta RDP dulu kemudian diberikan jawaban semua. Lha di pendapat akhir itu, nanti dikawal bereng-bereng.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd kepada awak media menyatakan, dalam pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun itu ada yang tanya ada yang tidak tanya.

Ya monggo, itu hak mereka. Tetapi dalam hal ini, nanti ada pembahasan antara Komisi dengan mitranya. Kemudian banggar dengan PAPD tentu dalam perjalanannya kalau ada hal-hal yang belum tuntas nanti ditanya disana. Cuman pada 2023 ini ada persoalan yang sangat mendasar kemarin.

Dikatakan oleh Istono, begitu KUA PPAS ini sudah disahkan oleh Wali Kota Madiun maupun dengan pimpinan DPRD Kota Madiun. Lalu ada informasi dana tambahan transfer dari pemerintah pusat. Hal itu harus diperdayakan pada 2023 ini.

Oleh karena itu, didalam pembahasan nanti akan ditanyakan kepada Pemerintah Kota Madiun, apa saja tambahan anggaran-anggaran dari dana transfer tadi. Mungkin juga ada dana mandatore yang posnya sudah ada ditentukan ada juga yang belum ada.

“Hal-hal seperti inilah, yang nanti menjadi bahan kajian kami tatkala ketemu teman-teman PAPD.Yang jelas secara prinsip semuanya tidak ada persoalan dan mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Biasa Nopember batas akhir APBD tahun berikutnya itu sudah di sahkan. Lha ini Insya’ Allah di bulah Oktober kita sudah selesai. Sehingga kita bisa memberikan ruang yang cukup kepada eksekutif sehingga bisa mengeksekusi APBD tahun 2023,”kata Istono berharap. [dar.dre]

Tags: