suasana sidang paripurna
Gresik, Bhirawa.
Dalam rapat paripurna pemandangan umum ( PU ) fraksi, terhadap RKPD 2020, legislatif meminta Pemkab Gresik fokus lima prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 dan mengingatkan organisasi perangkat daerah ( OPD ) membuat perencanaan yang matang dan terukur, berkaitan dengan serapan anggaran.
Juru bicara fraksi PDIP Sulisno Irbansyah SH mengatakan, bahwa lima prioritas pembangunan nasional Tahun 2020. Meliputi pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan pemerataan wilayah, nilai tambah sektor riil. Industrialisasi dan kesempatan kerja, ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup dan stabilitas Pertahanan dan Keamanan.
Selain priorotas, juga saran dan pertanyaan realisasi program pemungutan PAD dari sektor pajak dan Rlretribusi anggaran tahun 2020. Sudah tinggi dan maksimal, fraksi PDI perjuangan meyakini sesungguhnya bila di lakukan intesifikasi pendapatan, penekanan angka kebocoran, pungli di pos retribusi dan menyesuaikan regulasi yang ada.
Maka pendapatan masih bisa di tingkatkan lagi, untuk itu langka apa saja yang harus dilaksanakan, untuk mewujudkan target bahkan melampaui target pendapatan di tahun 2020.
Dalam visi-misi bupati dan Wakil Bupati, yang kemudian di tuangkan dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021. Mencakup empat bagian penting dalam menentukan kebijakan umum anggaran prioritas pembangunan tahun anggaran 2020, pertama terkait konsepsi kebijakan pemerintah kabupaten gresik yang bercorak industri.
Dengan program pendukung pembangunan infrastruktur, pengurangan angka pengangguran, pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan yang sudah berjalan meskipun belum maksimal. Kendala sehingga ke empat program tersebut tidak terealisasikan 100 persen.
Serapan dana alokasi pendidikan selalu menjadi perhatian semua kalangan, pokok permasalahannya adalah kurang adanya korelasi yang cukup optimal. Antara alokasi anggaran dengan hasil dalam bentuk mutu pendidikan, yaitu proses belajar mengajar dan output pendidikan. Jika di lihat lebih dalam ternyata masih kurang adanya keseimbangan, dalam menempatkan posting anggaran. Sehingga pemanfaatan pada birokrasi pendidikan lebih menonjol, ketimbang interaksi proses belajar mengajar dan peningkatan kualitas pendidikan.
Sementara juru bicara Fraksi Golkar Lusi Kustianah S.Sos mengatakan, bahwa pada dinas kesehatan adanya penyediaan anggaran untuk program BPJS, bagi semua penduduk miskin. Yang belum memiliki kartu Gresik sehat, atau jaminan kesehatan lainnya dari pemerintah. Penanggulan stunting khususnya untuk balita, pembangunan rumah lansia dan rumah sakit umum daerah di wilayah selatan.
Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, berharap agar fokus pada penuntasan program peningkatan jalan kabupaten dan jembatan. Yaitu perbaikan jalan eks jalan poros desa ( JPD ), penuntasan program saluran airatau drainase di seluruh sisi jalan kabupaten Gresik. Juga OPD untuk membuat perencanaan yang matang dan terukur, terutama berkaitan dengan serapan anggaran.
Hal ini sesuai dengan evaluasi triwulan Tahun 2019, hingga sisa waktu 2 bulan di tahun 2019. Fraksi partai golkar, menyimpulkan bahwa secara umum tingkat serapan anggaran masih lemah. Baik di belanja hibah, belanja bantuan keuangan khusus maupun pada masing-masing OPD. Agar dicermati, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. [adv.kim]
