Sidang Paripurna DPRD Kab Gresik.
Gresik, Bhirawa
Rapat paripurna pemandangan umum (PU) fraksi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017, menilai kinerja Bupati Gresik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang optimal.
Fraksi PDIP dalam PU yang dibacakan Noto Utomo, menyatakan dari sektor Pajak Daerah. Diantaranya Pajak Hotel harusnya bisa ditingkatkan lagi, sebab kini banyak bermunculan hotel berbintang. Ternyata saat malah posisinya turun tidak mendapat setoran pajak, pajak penerangan jalan juga mengalami penurunan. Padahal merupakan andalan utama yang berkontribusi cukup besar, kenapa sekarang bisa seperti itu.
Sektor pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan umum masih lemah, dari target sebesar Rp5 miliar setelah perubahan menjadi Rp2 miliar. Padahal jumlah kendaraan roda dua dan roda empat terus bertambah banyak, bupati harus mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Perhubungan agar ada peningkatan. Begitu juga dengan sektor pendapatan bagian laba, atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD) jumlahnya ada empat. Bagaimana kondisi keuangan saat ini, juga terkait sumbangan PAD.
Noto Utomo juga menjelaskan, kenaikan anggaran sebesar Rp12 miliar lebih pada RSUD Ibnu Sina nantinya digunakan untuk peruntukan apa saja. Pada Dinas Kesehatan belanja pegawai honorararium PNS mengalami kenaikan sebesar Rp23 miliar lebih nantinya digunakan untuk apa saja nilai sebesar itu.
Sementara Ketua Fraksi PKB, Wafiroh Ma’sum mengatakan, belanja modal pengadaan tanah, yang semula dianggarkan sebesar Rp34,4 miliar dikurangi menjadi Rp28 miliar. Sampai dengan Bulan Agustus 2017 ini, sudah membebaskan tanah dimana saja dan untuk kepentingan atau keperluan apa. Belanja hibah berupa BOSDA untuk sekolah swasta, dengan anggaran sebesar Rp79,3 miliar, apakah sudah termasuk untuk sekolah swasta tingkat SMA/MA/SMK. Dan belanja tidak terduga yang dianggarkan sebesar Rp1,5 miliar, sampai dengan Agustus 2017 sudah terserap apa belum.
Terpisah Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib, pemimpin sidang paripurna mengatakan, setelah ini masih menunggu paripurna jawaban bupati. Kemudian komisi akan melakukan evaluasi anggaran lagi per OPD, tidak menutup kemungkinan nanti dilakukan pengeprasan kalau peruntukan tidak sesuai. Sementara Fraksi PAN, tidak membacakan PU nya. Mereka sudah ada surat izin mengikuti raker partainya di Bandung. [kim]
