PU Fraksi Pertanyakan Peningkatan PAD dan Kesra

Pendapatan asli daerah (PAD)Gresik, Bhirawa.
Dalam rapat paripurna Pemandangan Umum fraksi-fraksi, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kab Gresik Tahun 2016-2021. Agar bupati lebih mengoptimalkan pendapatan dari sektor Pendapat Asli Daerah (PAD), baik pajak maupun retribusi dan pertanyakan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Pemandangan Umum (PU) Fraksi PKB yang dibacakan Abdul Qodir, selain menyoroti PAD juga meminta bupati supaya memberikan prioritas terhadap layanan dasar kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosisal, kerawanan sosial, ketenagakerjaan. Pengendalian banjir, pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, ketersediaan air minum layak, pengentasan kawasan kumuh serta pelayanan sanitasi dasar.
Pada Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Penanggulangan kemiskinan di Kab Gresik, hingga kini terdapat kurang lebih 60 ribu rumah tidak layak huni. Jumlah ini cukup besar untuk Kota Gresik yang dikenal sebagai Kota Industri dan maju. Selama ini upaya untuk merehap rumah itu, menjadi rumah layak huni baru melalui program serap aspirasi anggota DPRD dan belum tersentuh melalui program pemerintah daerah.
Kedepan program perbaikan rumah tak layak huni menjadi rumah layak huni, bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah sebagai program prioritas. Mengingat kualitas rumah huni, berdampak atau berhubungan langsung dengan kualitas kesehatan masyarakat. Karena semakin kumuh rumah tinggal,  maka semakin mudah pula menjalar sebuah penyakit.
Sementara Fraksi PDIP melalui yang dibacakan Jumanto SH, bahwa evaluasi pelaksanaan RPJMD seharusnya setiap tahun. Karena target capaian dan indikator setiap tahun, jika tahun pertama memiliki progress merah maka di beri kesempatan lagi di tahun kedua, namun di tahun kedua tetap memiliki rapor merah, maka di tahun ketiga tak diberikan kesempatan lagi. Dan RPJMD hendaknya tetap memberikan penekanan kepada peningkatan infrastruktur, dan sistem tranportasi baik massal termasuk transportasi bongkar muat galian harus ada penekanan terkait jam operasi, sebab dua bulan terakhir sering menimbulkan persoalan lalu lintas khusus di wilayah Pantura.
Beberapa yang diminta F-PDIP pertanyaan harus dijawab bupati secara jelas adalah, apakah RPJMD Kab Gresik sudah selaras dengan RPJMD Provinsi Jatim maupun Nasional, bagaimana menyusun atau menentukan indikator – indikator yang ada menjadi parameter yang efektif di dalam menentukan keberhasilan suatu urusan. Dan strategi menangani serta bagaiamana cara mewujudkan rata-rata lama sekolah (RLS) benar-benar menjadi 12 tahun di sektor pendidikan. Menangani kemacetan khususnya di jalur industri pantura, dan penanganan banjir yang efektif di wilayah selatan dan kota. Serta upaya menghilangkan Pungutan Liar (Pungli), di sekolah seperti LKS, biaya personal, PPDB.
Hal senada juga disampaikan pembaca F-Gerindra, Abdullah Munir, mengenai prioritas atau program favorit  dalam pengentasan kemiskinan. Pengurangan angka pengangguran, peningkatan kesehatan masyarakat, upaya penyediaan air bersih bisa tersedia di seluruh  pelosok. [kim]

Tags: