Puasa, Tetap Vaksinasi

foto ilustrasi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan ke-boleh-an (dan ke-halal-an) semua vaksin yang beredar dan digunakan di Indonesia. Termasuk melaksanakan vaksinasi, tidak membatalkan puasa. Juga di-garansi memiliki efikasi (ke-mujarab-an) berdasar penjejakan Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan). Namun masih terdapat isu dampak vaksin merek tertentu, dan kandungan bahan “haram,” dalam proses pembuatan secara kimiawi.

MUI telah mengulang fatwa, bahwa proses pembuatan yang terselip bahan “haram,” tetap boleh digunakan. Para ulama sepakat, karena keadaan darurat, yang haram boleh dikonsumsi sebagai cara pertahanan, dan perlindungan jiwa. Pertimbangan utama MUI, adalah ketersediaan vaksin CoViD-19 yang halal dan suci tidak mencukupi. Serta pemerintah tidak memiliki ke-leluasa-an memilih jenis vaksin, disebabkan keterbatasan ketersediaan di dalam negeri dan tingkat global.

Sehingga vaksin yang tersedia boleh digunakan, termasuk merek AstraZeneca, hasil komitmen kerjasama yang diperoleh Kementerian Luar Negeri RI. Vaksin AstraZeneca dibuat bersama antara India dengan Inggris. Satu-satunya vaksin di dunia yang telah memperoleh sertifikat Emergency Use List (EUL) Badan Kesehatan Dunia (WHO, World Health Organization). Selain Indonesia, negara-negara jazirah Arab juga menggunakan vaksin AstraZenaca. Termasuk Arab Saudi.

Arab Saudi akan memberlakukan syarat telah divaksinasi CoViD-19, untuk jamaah dari seluruh dunia yang akan melaksanakan umroh, dan haji tahun (1442 Hijriyah). Dengan catatan khusus, vaksin telah memperoleh sertifikat edar EUL WHO. Padahal yang telah memperoleh EUL WHO, hanya AstraZenaca. Sehingga pemerintah perlu menjalin “korespondensi” dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Juga perlu mem-faktual-kan rekomendasi WHO terhadap ragam vaksin.

Selama ini pemerintah telah menerbitkan emergency use authority (EUA, izin penggunaan dalam masa darurat). Setiap negara di dunia masing-masing menerbitkan EUA, prosesnya tak beda denagn EUL WHO. Kewenangan EUA di Indonesia dilaksanakan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Sedangkan BPOM memberikan EUA terhadap 7 produksi vaksin. Yakni, PT Bio Farma, Sinopharm, Novavax, Sinovac, Pfizer BioNTech, Oxford-AstraZeneca, dan Moderna.

Setiap izin penggunaan vaksin oleh BPOM, selalu menjadi pertimbangan MUI, sesuai asas kompetensi dan keahlian. Vaksinasi diyakini sebagai upaya sistemik mewujudkan herd immunity (kekebalan kelompok). Fatwa vaksinasi MUI berdasar pada visi hifdzul nafs (perlindungan jiwa) sebagai misi utama syariat agama. Sehingga pada saat berpuasa tetap bisa dilakukan suntik vaksin, untuk mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok.

Pemerintah menargetkan sebanyak 181,5 juta jiwa rakyat Indonesia akan memperoleh suntika vaksin CoViD-19, dengan berbagai merek. Berarti akan dibutuhkan 363 juta dosis vaksin utuh. Tetapi pemerintah menarget bisa menyediakan sekitar 4 memperoleh 426 juta dosis, karena mempertimbangkan kemungkinan kerusakan vaksin (termasuk kedaluwarsa). Target ketersediaan vaksin bisa jadi tidak terpenuhi. disebabkan beberapa negara produsen membutuhkan lebih banyak vaksin. Karena mengalami pelonjakan wabah pandemi di dalam negeri

Vaksin jatah bantuan kepada negara sahabat, sesuai komitmen Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI). Sesuai kesepakatan, Indonesia akan memperoleh jatah vaksin sebanyak 54 juta dosis. Hingga kini (sejak 13 Januari) sebanyak 15 juta orang telah disuntik vaksin CoViD-19 (4,9 juta orang sudah vaksinasi kedua). Di luar negara produsen vaksin, Indonesia masuk peringkat ke-4 terbanyak telah suntik vaksin.

Secara lex specialist, vaksinasi tertuang dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada pasal 153, dinyatakan, “Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata … untuk pengendalian penyakit menular ….” Juga wajib memenuhi UU Nomor 33 tahun 2014, tentang Jaminan Produk Halal.

——— 000 ———

Rate this article!
Puasa, Tetap Vaksinasi,5 / 5 ( 1votes )
Tags: