Joko Widodo-Jusuf Kalla
Jakarta, Bhirawa
Usai pelantikan menjadi Presiden ke-7, publik menunggu gebrakan awal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi – JK). Termasuk di dalamnya pembentukan kabinet. Nama-nama tokoh yang akan mengisi posisi pimpinan pada 33 kementerian Jokowi hingga kemarin belum ada kejelasan.
Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengaku tidak tahu persis siapa saja yang akan masuk dalam kabinet Jokowi-JK dan membantu pasangan ini dalam lima tahun mendatang. Menurut Puan, hingga saat ini proses seleksi kabinet masih dilakukan.
“Pak Jokowi masih menyeleksi nama-nama yang kemarin sudah dikirim ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Nama-nama yang bersih dan bisa dicalonkan sudah masuk ke kantong Presiden Jokowi,” kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/10)
Puan mengaku belum sempat berbicara dengan Jokowi-JK karena padatnya jadwal presiden dan wakilnya kemarin. “Saya tidak tahu, jadwal presiden padat sampai nanti malam (kemarin malam),” ujar Puan.
Ia mengatakan belum mendapat informasi apapun terkait jabatan menteri tersebut. “Tidak ada bocoran, Insya Allah nama yang dipilih kompeten dan bisa bekerjasama. Soal kapan diumumkan, belum tahu. Mungkin besok (hari ini) baru diumumkan,” kata Puan.
Sejumlah nama yang akan mengisi posisi menteri dalam kabinet Jokowi-JK bertebaran dalam berbagai situs jejaring sosial maupun mailing list wartawan sejak Sabtu (18/10). Beberapa nama yang disebut telah diajukan Jokowi-JK ke KPK dan PPATK merupakan anggota Tim Transisi Jokowi-JK. Sementara nama lainnya berasal dari partai politik dan kalangan profesional.
Hanya Puan membenarkan adanya nama Sri Mulyani Indrawati dalam rencana kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Meski demikian, Puan belum dapat memastikan apakah mantan Menteri Keuangan tersebut lolos seleksi dan belum mengetahui kementerian mana yang akan dipimpin olehnya. “Namanya (Sri Mulyani) ada, diusulkan di mana saya nggak tahu,” kata Puan.
Puan menjelaskan, ada banyak nama yang masuk dalam nominasi menteri dan disaring oleh Jokowi-JK. “Sudah lulus seleksi atau belum, saya belum tahu. Kalau ditampung, saya rasa memang begitu,” ujarnya.
Informasi yang dihimpun, Jusuf Kalla dikabarkan telah dua kali menemui Sri Mulyani. Saat dikonfirmasi, Kalla mengakui telah bertemu dengan Managing Director of the World Bank Group tersebut di Washington DC Amerika Serikat beberapa waktu lalu.
Postur kabinet Jokowi-JK tetap 33 kementerian dengan empat menteri koordinator yaitu Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Sosial-Budaya. Komposisi menterinya terdiri atas 18 nama berlatar belakang profesional dan 15 nama dari partai politik.
Ada hal menarik dari para petinggi negeri usai acara pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR/MPR Senin kemarin. Hal itu terjadi saat Hakim Konstitusi Patrialis Akbar menyapa Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Assidhiqie.
Di tengah para pewarta memintai pendapat Jimly soal kehadiran Prabowo di pelantikan Jokowi-JK, Patrialis tiba-tiba memotong proses wawancara untuk memberikan selamat pada Jimly.
“Selamat ya Pak Jimly, Jadi Menkum HAM (Menteri Hukum dan HAM),” ujar Patrialis di Kompleks Gedung DPR/MPR.
Mendapat ucapan itu, Jimly hanya tertawa. Lalu, apakah benar Jimly menjadi Menkum HAM di kabinet Jokowi-JK? “Ah, itu kan candaan saja. Tadi di sana (ruang sidang parpipurna), disebut jadi jaksa agung. Terus sekarang dibilang Menkum HAM. Tapi saya kan punya pekerjaan sekarang, jadi ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” kata Jimly mengelak.
Bereskan BBM
Sementara itu Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto meminta pemerintahan Jokowi-JK untuk membereskan masalah BBM bersubsidi dalam 100 hari kerjanya.
“Membereskan masalah subsidi BBM, itu yang paling penting,” kata Bambang saat ditemui usai menghadiri pelantikan Jokowi-JK di Gedung DPR Jakarta.
Menurut dia, dengan menaikkan harga BBM bersubsidi yang diperkirakan Rp 3.000 per liter, permasalahan infrastruktur bisa sedikit demi sedikit terselesaikan karena dana yang digunakan untuk subsidi BBM bisa dialihkan ke infrastruktur. “Tergantung ketersediaan dana, tergantung dengan kebijakan kenaikkan BBM,” katanya.
Terkait pelantikan Presiden-Wakil Presiden Jokowi-JK, dia menilai memberikan kepastian kepada dunia bisnis karena ada pertemuan antara Jokowi dan mantan rival politknya Prabowo Subianto.
“Dengan berlangsungnya pelantikan, saya rasa bagus, berarti ada kepastian ke depannya lebih baik. Jadi, mudah-mudahan ada kesejukan dalam politik karena ini dampaknya sangat berpengaruh terhadap dunia bisnis,” katanya.
Bambang juga optimistis respon pasar akan positif karena sudah ada komunikasi politik antara kubu koalisi dan oposisi tersebut. “Saya yakin akan positif karena sudah ada komunikasi politik, sudah ada kejelasan dan memberikan kesan sudah stabil. Untuk dunia usaha, stabilitas itu penting,” katanya.
Dia mendambahkan dengan adanya kestabilan politik tersebut, investasi bisa lancar masuk ke dalam negeri dan tidak ada lagi modal yang mengalir ke luar negeri (capital outflow).
Disinggung mengenai susunan kabinet di bidang ekonomi, Bambang berharap Jokowi bisa memilih kalangan profesional dibanding kalangan partai karena profesional lah yang memahami masalah perekonomian baik makro maupun mikro.
“Kalau mau cari yang profesional, tidak perlu jauh-jauh, ada wamen (wakil menteri), dirjen (direktur jenderal), paling tidak mereka sudah paham permasalahannya apa. Mudah-mudahan yang terbaik,” katanya. [ira, cty, ins]
