Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB, Mirawati Sudjono bersama tim panelis photo bersama di Puskesmas Tampo kecamatan Cluring Banyuwangi.
Banyuwangi, Bhirawa
Pujasera merupakan akronim dari Pergunakan Jamban Sehat, Rakyat Aman merupakan inovasi dan kreatifitas pemkab Banyuwangi yang masuk dalam nominator pelayanan publik terbaik nasional tahun 2016.
Dalam rangka lanjutan penilaian, tim panel Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Sabtu (19/3) berkunjung ke Desa Kaliploso, Kecamatan Cluring, Banyuwangi untuk mendengar langsung program sejarah lahirnya pujasera sebagai salah upaya merubah budaya masyarakat setempat untuk tidak Buang Air Besar (BAB) di sungai.
Dalam kunjungan ini, tim panelis dipimpin Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB Mirawati Sudjono. Panelis yang hadir antara lain; mantan Wakil Menpan RB 2011 – 2013 Prof Dr Eko Prasojo dan peneliti senior LIPI Prof Dr Siti Zuhro.
Setiba di lokasi, para tim panel langsung mendengarkan cerita para warga bagaimana program dengan akronim Pujasera – Pergunakan Jamban Sehat, Rakyat Aman (Pujasera) ini berjalan. Menurut Kepala Puskesmas Tampo, Kec Cluring, Tatik Setiyaningsih Mkes, program arisan jamban yang dimulai tahun 2014 ini berawal dari rendahnya kepemilikan jamban di Cluring. Di satu sisi, kata Tatik, puskesmas dituntut bisa mewujudkan gerakan bebas buang air besar (BAB) di sembarang tempat alias Open Defecation Free/ODF.
“Saat itu, di empat desa terdapat 8.045 KK. Penduduk yang memiliki jamban hanya 1.034 KK. Maka kami pun mulai kampanye ODF secara masif dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Satgas ODF yang jumlahnya 50 orang. Ternyata kampanye saja tidak cukup, perlu ada aksi nyata,” ujar Tatik.
Maka, imbuh Tatiek, puskesmas bersama kader Pujasera membuat gerakan membongkar jamban di sungai. Mereka langsung menancapkan pengumuman berisikan ajakan menggunakan jamban sehat di tempat-tempat yang biasanya orang buang air besar sembarangan. “Warga juga diberi edukasi bahwa BAB di sungai tidak baik bagi kesehatan,” ujarnya.
Lebih lanjut wanita berjilbab itu menambahkan, untuk mewujudkan pembangunan jamban bagi warga, pihaknya melakukan berbagai upaya salah satunya dengan memberikan pinjaman dengan bunga lunak dan bermitra dengan program lain dari pemerintah serta melibatkan penyedia bahan bangunan. Selain itu, di dusun setempat juga dibentuk “Arisan Jamban” yang diikuti warga kurang mampu yang diundi setiap bulan.
“Dari arisan ini setiap bulan terbangun rata-rata 288 jamban. Setelah itu, warga dan kader Pujasera bersama-sama membangunkan jamban untuk warga kurang mampu tersebut. Juga ada intervensi pemerintah dalam bentuk bantuan untuk melengkapinya,” jelas Tatiek.
Hasilnya, kata Tatiek, di wilayah Puskesmas Tampo terwujud 2 desa ODF dari empat desa. Kepemilikan jamban saat ini sudah mencapai 5.025 keluarga atau meningkat 386 persen. “Tahun ini juga empat desa di Puskesmas Tampo bisa ODF semuanya. Semua keluarga akan memiliki jamban pribadi,” kata alumnus Magister Manajemen Kesehatan Universitas Brawijaya itu.
Selain itu, imbuh Tatik, angka kesakitan yang disebabkan penyakit lingkungan buruk semakin menurun. Dari 35 persen (2013) menjadi 18 persen (2015), diare dari 28,2 persen menjadi 12 persen. Lalu Typoid dari 8,7 persen menjadi 3,8 persen, DHF dari 0,25 persen menjadi 0,10 persen, Influenza dari 10,3 persen menjadi 8,5 persen.
Setelah mendengar paparan dari Kepala Puskesmas Tampo tersebut, ini, para panelis langsung memberikan apresiasi yang tinggi kepada warga Kaliploso. Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB Mirawati Sudjono mengatakan inovasi yang dibuat Banyuwangi ini sangat bagus.
“Inovasi ini memang istimewa. Idenya tidak dari atas tetapi dari bawah dan melibatkan banyak pihak, mulai masyarakat, aparat desa, instansi lainnya ikut andil dalam gerakan ini. Istimewanya lagi, program ini sangat applicable, bisa dicontoh daerah lain,” ujar Mirawati.
Sementara itu, salah satu tim panelis, Eko Prasodjo menyatakan optimismenya bahwa program pujasera bisa lolos di uji layanan publik. Alasannya, lanjut dia, inovasi ini mempunyai dampak yang luar biasa terhadap indikator kesehatan. Lalu, adanya rasa kepemilikan masyarakat, program ini dianggap sebagai kebutuhan oleh masyarakat.
Selain itu, lanjut dosen Universitas Indonesia tersebut, dalam merombak mindset masyarakat sosialisasi program ini diselaraskan budaya masyarakat. Yang keempat, program ini sangat bisa direplika atau dicontoh di seluruh wilayah di Banyuwangi.
“Banyuwangi ini banyak punya inovasi publik seperti program Lahir Procot Pulang Bawa Akta. Setiap inovasi yang diluncurkan selalu ada tujuan jangka panjangnya. Saran saya, sustainability seperti in harus tetap dijaga,” ujar Eko.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyatakan, bahwa di Banyuwangi, pihaknya mewajibkan dari 45 unit Puskesmas yang ada untuk membuat satu inovasi berdasarkan karakteristik permasalahan yang ada.
Begitu berhasil, lanjut Kang Anas, inovasi tersebut direplikasi ke Puskesmas lainnya. Sejumlah inovasi yang muncul antara lain; program Air Limun (Apresiasi Ibu Cerdas Peduli Imunisasi) dan Sakti (Stop Agka Kematian Ibu dan Bayi).
Hasilnya, lanjut Bupati yang menjabat untuk periode kedua ini, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran berhasil dikurangi dari 9,31 (2012) menjadi 6 (2014), berhasil melampaui target MDGs untuk Banyuwangi yang sebesar 23. Demikian juga dengan angka kematian Ibu juga mengalami penurunan drastis, yakni dari 142 kasus menjadi 93 dan berhasil melampaui target MDGs sebesar 102.
Selain mengunjungi lokasi arisan jamban di wilayah kecamatan Cluring, para panelis ini menyempatkan diri untuk mengunjungi lounge pelayanan publik di kantor Pemkab Banyuwangi, pelayanan perijinan satu atap di kantor Badan Perijinan dan Pelayanan Terpadu, dan Bangsring Underwater, tempat restorasi terumbu karang yang digagas oleh pokmas, dan akhirnya dipilih menjadi salah satu destinasi wisata andalan Banyuwangi. (mb12]
