Iklan penipuan rekrutemen CPNS Pemprov.
Total Uang yang Disetor Diperkirakan Capai Miliaran
Pemprov, Bhirawa
Menjadi seorang PNS tampaknya benar-benar profesi impian masyarakat. Sebab untuk kesekian kalinya, selalu saja ada korban penipuan rekrutmen CPNS. Terbaru, puluhan orang Pasuruan menjadi korban penipuan rekrutmen CPNS abal-abal ini.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim Siswo Heroetoto SH, MHum, MM, dirinya baru mengetahui jika ada korban penipuan CPNS setelah ada orang dari Kota Pasuruan yang datang ke BKD Jatim. Jumlahnya tidak hanya satu orang, tapi mencapai 15 orang untuk melakukan registrasi pegawai.
“Mereka datang ke BKD karena disuruh calo CPNS untuk melakukan registrasi pegawai. Mengetahui hal itu, tentu kita kaget. Sebab pada 2016 Pemprov Jatim tidak pernah ada rekrutmen CPNS. Apalagi harus membayar sekian juta,” kata Siswo, Selasa (26/4).
Menurut dia, modus penipuan yang dilakukan calo CPNS ini tergolong berani. Sebab dia membuatkan Surat Keputusan (SK) penetapan NIP (Nomor Induk Pegawai) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dilampiri SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) palsu untuk ditempatkan di Pemkot Pasuruan.
“SK-nya sangat mirip aslinya. Ada kop suratnya, stempel dan tandatangan Sekjen Kemendagri dan Kemenkes. Bagi yang dapat SK dari SK Kemendagri diminta datang ke BKD Jatim, sedangkan yang dapat SK dari Kemenkes diminta datang ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim. Jadi korban penipuan CPNS ini ada yang datang ke BKD Jatim dan Dinkes Jatim,” tutur Siswo.
Bagi yang datang ke BKD, jelasnya, diberikan penjelasan jika Pemprov Jatim tidak pernah menggelar rekrutmen CPNS. Jika pun ada rekrutmen CPNS, prosesnya harus melalui tes Computer Assisted Test (CAT). Di mana nilai ujiannya langsung diketahui hasilnya. Bagi yang tidak masuk passing grade dipastikan tidak lolos ke tes selanjutnya.
“Setelah kita kasih tahu, mereka terlihat syok, lemas tidak mengira terkena tipu. Sebab mereka telah mengeluarkan uang hingga Rp 50 juta per orang. Tentu jumlah uang Rp 50 juta tidaklah sedikit. Kalau korbannya mencapai puluhan orang, berarti penipunya berhasil meraup uang hingga miliaran,” katanya.
Agar para korban penipuan ini yakin pemprov maupun pemerintah pusat tidak menggelar rekrutmen CPNS, BKD Jatim lantas menghubungi Kemendagri dan Kemenkes menanyakan soal rekrutmen CPNS. “Hasilnya sama seperti yang kita jelaskan, bahwa dua kementerian itu tidak membuka rekrutmen CPNS,” jelas Siswo.
Dengan adanya penipuan ini, BKD Jatim meminta para korban penipuan mau melapor ke kepolisian. Supaya kasus ini bisa ditindaklanjuti dan tidak banyak lagi orang yang menjadi korban.
“Yang bisa kita lakukan saat ini adalah memberitahukan ke masyarakat agar waspada terkait penipuan CPNS. Kasus seperti ini sudah kesekian kalinya. Mayarakat harus waspada. Bagi korban saya berharap mereka mau melapor ke pihak kepolisian. Apalagi salah seorang korban mengaku, calo CPNS itu adalah pegawai Pemkot Pasuruan. Tapi apa benar dia pegawai Pemkot Pasuruan itu yang perlu diselidiki lebih lanjut. Dan itu tugas kepolisian,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Provinsi Jatim dr Harsono mengakui jika ada puluhan orang dari daerah Pasuruan dan sekitarnya datang ke kantornya untuk melakukan registrasi kepegawaian. Mengetahui hal itu, Dinkes Jatim sangat kaget karena Dinkes merasa tidak ada rekrutmen CPNS. Begitu pula setelah di kroscek ke Kemenkes juga tidak ada rekrutmen CPNS.
“Mereka datang satu per satu. Jumlahnya lumayan banyak mencapai 50 orang. Mereka paling banyak berasal dari Pasuruan, lalu ada juga dari Probolinggo dan Situbondo. Pokoknya daerah timur. Mereka dijanjikan orang pada 2016 ada rekrutmen CPNS formasi khusus medis dan paramedis. Ya saya jelaskan tidak ada dan tidak benar ada rekrutmen CPNS formasi khusus,” ungkap Harsono.
Mantan Bupati Ngawi ini mengaku sangat prihatin dengan adanya kasus ini. Sebab selama ini sudah banyak yang menjadi korban penipuan CPNS. “Imbauan saya, tahun ini tidak ada rekrutmen CPNS baik jalur khusus ataupun umum. Begitu pula dengan di kementerian juga tidak ada. Saya berharap masyarakat jangan percaya,” pungkasnya. [iib]
