Puluhan Pedagang Pasar Mojosari Wadul MKP

Bupati MKP menandatangani pernyataan dihadapan perwakilan Pedagang Pasar Pon Mojosari, Minggu (6/4) kemarin. [kariyadi/bhirawa]

Bupati MKP menandatangani pernyataan dihadapan perwakilan Pedagang Pasar Pon Mojosari, Minggu (6/4) kemarin. [kariyadi/bhirawa]

Kab Mojokerto, Bhirawa
Puluhan orang perwakilan pedagang Pasar Pon Mojosari, Kab Mojokerto wadul ke Bupati Mustofa Kamal Pasa (MKP) di rumah dinas Pringgitan, Minggu (6/4) kemarin. Dalam keluh kesahnya,  pedagang tergabung dalam P4M (Pergerakan Peduli Pasar Pon Mojosari) mengadukan tingginya restribusi yang nilainya jauh diatas kewajaran.
”Oknum PPKM (Paguyuban Pedagang Kecil Mojosari) yang diketuai Djamdjuri telah mengintimidasi dan mengambil keuntungan dari pedagang sejak tahun 2009 dan menarik retribusi yang nilainya mahal sekali,” lontar Andrea AD Prawiyanto, koordinator P4M kepada MKP.
Angka tarikan yang menurut pedagang diluar batas, diantaranya retribusi sebesar Rp8 ribu hingga Rp40 ribu per hari, tergantung besar kecilnya lapak. Pungutan uang sampah Rp2 ribu per hari. Uang sewa Gudang Rp15 ribu setiap minggu, Listrik Rp20 ribu  per lampu per bulan. ”Belum lagi jual beli lapak yang dilakukan oknum itu,” tambah Andre.
Tak hanya itu, perwakilan pedagang yang lain juga menyampaikan permasalahan yang mendera mereka selama lima tahun terakhir. Mereka sudah putus asa hingga mengancam akan tidur di pringgitan apabila Bupati tak segera mengambil langkah tegas. ”Harapan kami hanya kebijakan Bapak Bupati,” teriak peagang yang lain.
Sementara itu, Bupati MKP mengaku prihatin terhadap nasib pedagang pasar pon. Menurutnya kasus ini lepas dari pantauannya karena kurang sensitifnya birokrasi dan para pejabat. ”Saya tak akan membela pihak-pihak tertentu dan akan berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan adil. Pemerintah Daerah berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini dalam seminggu, tentunya masih dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku,” ujar MKP.
Data yang dimiliki Pemkab Mojokerto, Pasar Pon memiliki luas  sekitar 9.411 meter persegi dan tercatat sebagai aset daerah sejak tahun 1991. Bahkan ada dokumen yang menyatakan tahun 1966 tanah ini digunakan sebagai pasar dan dikelola Pemerintah Daerah. Beberapa Pedagang Pasar Pon pada tahun 1998 dipindah ke pasar raya berkenaan dengan proses penataan wilayah. Kondisi ini tahun 2002 dibentuklah PPKM dan Djamdjuri ditunjuk sebagai Ketua Pengelolanya dengan Surat Perintah Kepala Dispenda.
Kabag Hukum Setda Kab Mojokerto, Bambang Purwanto, menyatakan berdasarkan surat perintah, tugas PPKM diantaranya melakukan inventarisasi aset pasar, pembinaan dan pengelolaan pedagang, memungut restribusi dan menyetorkannya kepada kas daerah secara rutin dan menyelesaikan permasalahan antar pedagang. Sehingga bila ada hal-hal yang menyimpang, tentu akan dilakukan pemrosesan secara hukum yang berlaku.
Kapolres Mojokerto, AKBP Muji Ediyanto, yang ikut dalam kegiatan kemarin mengaku telah menerima laporan pedagang sejak 8 Maret lalu. Kapolres menyatakan, pihaknya akan bekerjasama dengan berbagai pihak khususnya Pemda untuk menyelesaikan kasus ini. ”Saya minta pedagang untuk bersabar dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Hal ini perlu diperhatikan, agar penyelesain kasus ini tak kontradiktif,” ujarnya saat audiensi.
Diakhir audiensi  Bupati MKP menandatangani komitmen di atas kertas, bahwa MKP  akan menyelesaikan kasus ini dalam seminggu tanpa mengindahkan proses hukum yang ada. Tampak pada audiensi itu diantaranya Sekretaris Daerah, SKPD terkait seperti Dispenda, Disperindag, Dinas Koperasi dan UMKM, Bakesbangpol, Bagian Humas dan Protokol, Bagian Hukum dan Bagian Perekonomian. [kar]

Tags: