Puluhan Ribu Penerima BPJS PBI Sidoarjo Dicoret

Ratusan warga miskin di Sidoarjo memanfaatkan pelayanan kesehatan gratis di RSUD Sidoarjo dengan menggunakan BPJS PBI. [alikusyanto/bjhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi Kab Sidoarjo melakukan upaya cepat dan tepat. Sebanyak 35.446 jiwa penerima jaminan kesehatan dari BPJS PBI (penerima bantuan iuran) dicoret dari kepesertaan jaminan kesehatan yang dibiayai APBN itu. Karena setelah dilakukan verifikasi dan validasi terntaya Tak tepat dan tak layak.
Menurut Kepala Bidang Sosial Dinsosnakertrans Kab Sidoarjo, Drs Wiyono MSi, saat dihubungi Minggu (25/10) kemarin, tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang merupakan mitra kerja Dinsosnaker Kab Sidoarjo yang melakukan verifkasi dan validasri memperinci, puluhan ribu penerima bantuan kesehatan yang tak layak itu. Ternyata ada yang tergolong mampu/kaya sebanyak 12.625, penerima sudah mati tapi masih dapat sebanyak 19.915, identitas ganda 530, sudah pindah tapi masih medapat ada 8.104 dan penerima tak ditemukan ada 1.272 jiwa.
Dari 18 kecamatan di Kab Sidoarjo yang menerima BPJS BPI ini, yang tak tepat soal data meninggal banyak terjadi terjadi di Kec Krembung ada 1.054, Kec Krian 1.254, Kec Tarik 1.095. Untuk data yang tak tepat karena identitas ganda, banyak terjadi di Kec Krembung ada 128 jiwa.
Untuk data yang tidak tepat karena banyak warga mampu yang dapat, banyak terjadi di Kec Krian 1.022, Kec Prambon 1.843, Kec Tarik 2.535, Kec Waru 1.394, dan tidak tepat karena penerima sudah pindah tapi dapat banyak terjadi di Kec Waru 1.363.
”Kita telah memberikan telaah staaf pada bupati, bahwa BPJS PBI di lapangan banyak yang masih salah sasaran atau tidak tepat, maka harus diganti. Sayangkan, bila pemerintah sudah membayari tapi tak tepat sasaran,” kata Wiyono.
Disampaikan Wiyono, penerima BPJS PBI di Kab Sidoarjo ada sebanyak 401.819 jiwa. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi pada 16 Oktober lalu, penerima yang tak tepat sasaran itu sudah diganti dan usulan penggantinya sudah dikirimkan ke Kemensos, untuk selanjutnya pada tahun 2016 nanti akan menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang merupakan perubahana nama baru BPJS PBI.
Wiyono menegaskan, penerima BPJS PBI yang tak tepat itu memang harus segera diganti, sebab masih banyak orang miskin di Sidoarjo yang membutuhkan bantuan kesehatan. Maka warga miskin lain di Sidoarjo segera diusulkan untuk menggantikannya.
”Orang miskin di Kab Sidoarjo masih banyak. Tapi yang memprihatinkan justru masih banyak juga orang yang terbilang kaya, malah dapat bantuan kesehatan. Yang miskin malah tidak mendapatkan,” katanya.
Wiyono juga menjelaskan, agar data ini valid, maka nanti  akan diveluasi tiap enam bulan sekali, agar datanya dinamis. Warga bisa menyampaikan ke desa atau kecamatan, untuk masukan dan pertimbangan, sebab dalam waktu itu data  bisa saja berubah. Seperti  ada yang mati, pindah, atau yang miskin sudah menjadi kaya.
Kalau di Sidoarjo masih ditemukan warga miskin, tapi tak tercover dalam BPJS PBI, maka akan dicover dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM). Mereka juga gratis berobat di Puskesmas dan RSUD Sidoarjo. JKMM ini dibiayai  APBD dan sudah berjalan sejak tahun 2014. Harus dikaui, tingkat kunjungan pasien ke RSUD Sidoarjo, sangat meningkat tajam pasca pemberlakuan program jaminan kesehatan dari BPJS ini. Kenaikan diperkirakan sampai dua kali lipat. Bahkan, ruangan rawat inap setiap hari selalu penuh pasien.
”Kami merasa ada peningkatan pelayanan pasien pasca pemberlakuan BPJS,” kata Humas RSUD Sidoarjo, Achmad Zainuri, saat dikonfirmasi.
Meski warga miskin menggunakan cara pelayanan BPJS PBI, tapi ditegaskan Zainuri, pelayanan kepada pasien di RSUD tidak dibeda-bedakan. Semuanya tetap sama. ”Kami terus mengoptimalkan pelayanan kesehatan agar semua pasien BPJS mendapat perawatan medis dengan baik,” kata Zainuri. [kus]