Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Dindik Surabaya, Bhirawa
Minimnya akses Dinas Pendidikan (Dindik) untuk mengetahui sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) dari pusat membuat pemerintah di daerah harus bekerja ekstra. Seperti di Surabaya, menurut catatan yang dipublikasikan Kemendikbud, dana PIP yang disalurkan untuk 45.742 siswa baru dicairkan 11.380 siswa. Namun, dari angka itu Dindik Surabaya baru bisa menemukan sebanyak 1.900 siswa.
Penyaluran dana PIP di Surabaya memang tergolong masih sangat rendah. Dari data tersebut, lebih dari 34 ribu siswa mulai jenjang SD, SMP, SMA dan SMK yang tidak melakukan pencairan dana tersebut. Total anggaran yang telah disalurkan sebesar Rp 23,4 miliar, baru dicairkan Rp 5,1 miliar.
Kepala Dindik Surabaya Ikhsan mengungkapkan, pihaknya telah berusaha mengakses pengumpulan data dari bank penyalur dana PIP. Dari dua bank (BNI dan BRI) yang ditunjuk, Dindik Kota Surabaya baru menemukan adanya 1.900 penerima PIP yang belum mencairkan dana di bank BNI saja. Itu pun hanya untuk jenjang SMA.
Ikhsan menjelaskan, akses Dindik untuk pendataan hanya terbatas pada siswa yang menerima PIP dan aktif di lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal. Namun, pihaknya ingin membantu proses pencairan dana PIP. Sehingga data harus dihimpun dari bank penyalur.
“Karena kami tidak punya data siapa yang sudah mencairkan siapa yang belum, ini baru ditemukan 1.900 siswa. Kami akan tindak lanjuti melalui koordinasi dengan guru. Karena datanya sudah lengkap, anak tinggal di mana dan sekolah di mana,”paparnya ketika ditemui, Selasa (27/9).
Ikhsan menuturkan, pencairan dana tidak harus ke bank pusat, sehingga bisa melalui cabang-cabangnya. Kemudian untuk siswa yang baru saja lulus, dikatakannya mereka masih berhak melakukan pencairan walaupun di luar kota. “Kemudian yang lulus SMP terus masuk SMA atau SMK juga masih berhak. Asal masih sekolah di Surabaya kami masih punya datanya. Kami bisa minta tolong untuk segera dicairkan,”jelasnya.
Bahkan, lanjut dia, jika ada yang sudah tidak melanjutkan pendidikan juga akan dibantu terkait sosialisasi pencairan dana.
Sementara itu, pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum sepenuhnya dapat diakses peserta didik tidak mampu. Karena itu, Dindik Surabaya juga telah mengusulkan ke Kemendikbud. “Sekolah bisa terjun langsung ke RT/RW untuk memastikan siswa tersebut layak menerima PIP. Kalau sampai punya dua kartu, diprioritaskan salah satu saja,”tutur Kabid Pendidikan Menengah Dindik Surabaya Sudarminto.
Siswa yang belum menerima KIP, KKS dan KPS akan dimasukkan pada kolom usulan penerima KIP. Ia menegaskan, usulan ini bukan sebagai bentuk validasi pencairan dana PIP. Namun, harus menunggu surat keputusan dari pemerintah pusat apakah usulan diterima atau tidak. “Kalau yang sudah punya KIP, bisa langsung mencairkan dana. Tingkat SD,SMP dan SMK bisa ke BRI. Sedangkan BNI untuk SMA,” jelasnya.
Dikatakannya, melalui sinkronisasi penerima KIP dengan Dapodik maka tidak akan ada perbedaan data penerima KIP di sekolah, Dindik ataupun bank. Dana PIP, lanjutnya diambil secara individu oleh penerima KIP. Dana ini bisa digunakan untuk uang saku, bimbingan belajar, biaya transportasi ke sekolah dan lainnya. Hanya saja, karena terdata per individu, KIP tidak dapat diwariskan ke anggota keluarga lain jika pemiliknya meninggal. [tam]
