Pungli di UPTD Pendidikan Dibeber Bendahara

Nganjuk, Bhirawa
Setelah kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, dilakukan sejumlah camat terkait pungutan liar dibidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk, sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) mulai angkat bicara. Kini giliran PNS dari Kecamatan Sukomoro mengeluhkan pungutan terhadap gaji untuk membiayai hari jadi Kabupaten Nganjuk 2015 ke 1078 dua bulan lalu.
Sebelumnya keluhan serupa disampaikan sejumlah PNS di Kecamatan Bagor. Runyamnya, pungutan yang satu ini diduga, sebagian besar dananya tidak disetor ke kecamatan setempat, melainkan dinikmati oleh Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLB Kecamatan Sukomoro.
Sulton (55), salah satu mantan staf UPTD Pendidikan TK, SD, PLB Kecamatan Sukomoro menyebut, sedikitnya sekitar 197 PNS dan 20 CPNS yang gajinya dipungli. Baik pegawai struktural maupun fungsional dipotong berdasarkan golongan masing-masing.
Yakni untuk golongan IV dipotong sebesar Rp 75 ribu sebanyak 117 orang, golongan III, Rp 50 ribu sebanyak 36 orang, golongan II , Rp 30 ribu sebanyak 41 orang, serta 20 CPNS sesuai kesepakatan. “Kalau yang CPNS membayar langsung, nilainya tidak sama dengan PNS,” terang Sulton kepada Bhirawa.
Sulton mengaku, saat dirinya menjabat bendahara ditugasi menerima setoran dari seluruh PNS di instansi, tempat ia bekerja. Namun, seluruh dana tidak dikelola langsung, melainkan dibantu oleh seorang rekannya, yang sama-sama ditugasi memegang uang hasil pungutan. [ris]