Pungli Mutasi Siswa Bertebaran di Surabaya

pungli-sekolah-gambar-hanyalah-ilustrasiDindik, Bhirawa
Dugaan pungli mutasi siswa di SMAN 15 seakan menjadi pembuka kasus-kasus serupa di sejumlah sekolah di Surabaya. Satu per satu korban pun mulai berani buka suara.  Kali ini, giliran SMAN 3 dan SMAN 21 yang dilaporkan wali murid ke Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya.
Hal ini terungkap saat seorang wali murid, Oktaviani Dwi Wulandari mengadu ke Dindik Surabaya, Rabu (7/1) pagi. Wanita asal Surabaya ini berniat memutasi anaknya yaitu Salman Jahfal Aswito Akbar yang saat ini masih terdaftar di SMAN 1 Cilaku Cianjur. Mutasi ini terpaksa dilakukan sebab ia mendapat pemindahan tugas ke Surabaya dari sebuah klinik tempat ia bekerja.
Okta mengaku telah mendaftarkan anaknya ke dua SMAN di Surabaya, namun keduanya sama-sama menarik biaya mutasi yang tak terjangkau untuknya. Semula, Okta yang berdomisili di Patemon bermaksud mendaftarkan puteranya ke SMAN 21 pada Oktober lalu. “Begitu saya daftarkan dan diterima oleh Wakasek Kurikulumnya, saya diberi tahu bahwa syarat mutasi adalah dengan membayar uang tunai sebesar Rp 8 juta. Harus cash, tidak boleh nego dan tidak boleh dicicil,” terang Okta.
Dengan jumlah tarikan sebesar itu, Okta merasa keberatan. Terlebih sekolah juga tidak memberi kesempatan untuk negosiasi maupun mencicil. Atas pertimbangan itu, pada 6 Desember Okta mencabut berkas pendaftaran anaknya dan mendaftarkan puteranya ke sekolah lain. Sekolah yang dipilih adalah SMAN 3 yang ada di kawasan Surabaya Utara. Sekolah tersebut dipilih karena dianggap dekat dengan wilayah tempat kerjanya yang berada di Galaxy Mall.
Setali tiga uang, di sekolah ini juga menerapkan prosedur mutasi yang sama beratnya. Hanya bedanya, di SMAN 3 ini tidak diminta uang cash. Melainkan Air Conditioner (AC) 2 PK sebanyak 2 unit. Merek AC nya juga ditentukan pihak sekolah. Saat mengajukan berkas dan ditemui oleh Wakasek Kesiswaan di sana yaitu Muhammas Asyik, Okta diminta untuk menyanggupi dua unit AC 2 PK itu dengan merek Changhong. “Harga AC merek itu per unitnya sekitar Rp 4 juta, ya kan sama saja kalau begitu,” tuturnya.
Okta menjelaskan, setelah diberi syarat tersebut, Wakasek berjanji akan langsung menerbitkan surat pernyataan dari sekolah bahwa puteranya sudah dinyatakan diterima. Pihak sekolah memberi arahan agar dirinya membawa surat tersebut ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Tidak hanya itu, dirinya juga disodori surat pernyataan bermaterai yang berisi kesediaannya menyumbang 2 unit AC 2 PK sesuai yang ditentukan. Namun, Okta menunda untuk bersedia tanda tangan sebelum prosedur mutasi anaknya ke Dindik berhasil ditangani. “Dengan bekal surat pernyataan diterima itu, saya minta surat rekomendasi ke Dindik Surabaya,” tutur Okta melanjutnya.
Tapi, Okta kembali dibuat terkejut. Ternyata, Dindik Surabaya justru menolak surat pernyataan dari SMAN 3 tersebut dan menyatakan puteranya tidak bisa diterima di SMAN 3. Alasanya, sekolah asal puteranya itu bukan sekolah mantan RSBI. Dalam aturan Dindik Surabaya, sekolah mantan RSBI ini dijadikan syarat utama siswa mutasi yang ingin pindah ke sekolah kawasan di Surabaya. Dan SMAN 3 adalah termasuk sekolah kawasan. Sehingga pihak Dindik menyarankan agar putera Okta disekolahkan di sekolah reguler. Seperti SMAN 4, SMAN 8, SMAN 9, atau SMAN 14.
“Saya baru dengar soal alasan sekolah kawasan ini, sebab pihak sekolah SMAN 3 sama sekali tidak ada penjelasan. Bahkan begitu saya mendaftarkan itu tidak ada tes dan tidak ada pengecekan data kuota kursi, langsung disodori syarat 2 AC 2 PK itu saja,” ulasnya kecewa.
Hingga saat ini, nasib puteranya masih terkatung-katung karena belum bisa diterima sekolah. Ke SMAN 3 pun tidak bisa karena belum mendapatkan rekomendasi dari Dindik serta tidak punya kecukupan untuk membayar pungutan AC. Mendaftar ke sekolah reguler yang direkomendasikan oleh Dindik pun ditolak lantaran tidak ada kuota.
“Saya sudah ke sekolah-sekolah reguler itu tapi semua bilang tidak ada kuota. Nah, kalau ternyata di kawasan ada kuota kenapa masih dilarang, dan kenapa Surabaya yang katanya gratis ternyata masih ditarik juga,”  sesalnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala SMAN 3 Nuri Maria Ulfa menyangkal bahwa di sekolahnya ada pungutan berupa sarana dan prasarana itu. Dirinya menyebut syarat untuk mutasi hanya berkas rapor dan kelengkapan data orangtua sesuai keperluannya pindah ke Surabaya. “Tidak ada pungutan semacam itu,” tuturnya singkat.
Nuri mengaku, saat calon wali murid itu diterima oleh Wakil Kepala Sekolah Muhammad Asyik lantaran waktu itu sedang libur semester. Dia sama sekali tidak tahu ada surat yang diterbitkan untuk permintaan AC sebagai syarat mutasi siswa. “Yang ada surat bermaterai itu adalah surat pernyataan wali murid bahwa siswa memang ingin pindah ke SMAN 3. Insya Allah pihak sekolah tidak akan memaksa wali murid untuk bayar begitu,” kilahnya.
Terkait alasan siswa bisa diterima meski asal sekolah bukan mantan RSBI, Nuri berdalih karena kuota siswa di SMAN 3 belum penuh. Di SMAN 3 ada 13 kursi kosong untuk program sosial. Sehingga SMAN 3 berani memutuskan untuk menerima siswa asal Cianjur itu. “Tes nanti tetap ada. Kami menerbitkan itu dengan alasan agar dia bisa sekolah dulu. Kami mengutakan nasib siswanya,” imbuhnya.
Menyikapi hal ini, Sekretaris Dindik Surabaya Aston Tambunan menyatakan, baru mendengar kasus ini. Sehingga pihaknya harus melakukan kroscek dengan sekolah terkait dugaan pungutan ini. “Saya kira harusnya tidak ada lagi yang begini. Sosialisasi dan surat edaran pun sudah kami lakukan berkali kali. Tidak boleh ada pungutan di sekolah Surabaya,” tegas Aston.
Dirinya berjanji akan mengawal kasus ini, terutama menyangkut dua sekolah lain selain SMAN 15 dengan modus yang sama. Yaitu pungutan pada siswa mutasi. Dirinya menyatakan sanksi akan diberikan jika sekolah terbukti melakukan pungutan liar. “Bisa saja sanksinya sama seperti SMAN 15, tapi akan kita pastikan dulu,” imbuhnya.
Termasuk untuk siswa ini, Dindik pun berjanji akan membantu mencarikan sekolah yang bisa menerima. Namun yang pasti Dindik tidak bisa mengizinkan siswa bisa masuk ke sekolah SMAN 3 yang adalah sekolah kawasan.

Dewan Gerah
Dugaan pungli yang terjadi di dunia pendidikan Surabaya membuat kalangan anggota dewan gerah. Perbuatan kotor itu tidak semestinya terjadi di instansi yang seharusnya bersih dari segala praktik buruk. Sebab, dunia pendidikan merupakan tempat terjadinya transfer ilmu pengetahuan.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti meminta Dindik Surabaya tidak hanya menyelesaikan dugaan pungli di SMA 15. Lebih dari itu, dia mendesak kepada Dindik untuk membuka berbagai praktik pungli di dunia sekolah. Sebab, pungli selama ini sudah lazim terjadi.
Politisi asal Fraksi PKS ini menantang keberanian Dindik Surabaya untuk membuka praktik pungli di sekolah. Potensi-potensi pungli di sekolah ada, mulai dari proses mutasi siswa, jual beli bangku sekolah, pengadaan seragam dan lainnya. Karena itu, kajian serius untuk memberantas pungli di sekolah harus dilakukan.
“Ibaratnya orang sakit dan ingin sembuh, harus diakui dulu sakitnya supaya tidak lebih parah. Dinas Pendidikan juga seperti itu, harus mengakui kalau pungli itu ada, jangan sampai nutup-nutupi, kalau hanya SMA 15 saja yang diselesaikan, nanti di sekolah lain muncul lagi. Sampai kapanpun pungli bisa terjadi,” katanya, Rabu (7/1).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya ini sangat menyayangkan praktik pungli masih terjadi di sekolah-sekolah Surabaya.  APBD Kota Surabaya untuk pendidikan mencapai 30 persen, jauh dari kewajiban alokasi anggaran nasional untuk pendidikan yang hanya 20 persen.  “Program pendidikan di Surabaya sudah bagus. APBD kita 30 persen untuk pendidikan, tapi sayangnya masih ada pungli,” tegasnya.
Ketua Komisi D Agustin Poliana mempertanyakan  fungsi pengawasan yang dilakukan Dindik Surabaya. Pendidikan Surabaya selama ini menjadi primadona di Jatim. Sayangnya, dugaan pungli itu sedikit banyak mencoreng nama baik Surabaya. Artinya, sistem pendidikan di Surabaya belum terlalu baik.  “Dunia pendidikan kita memperjualbelikan bangku sekolah, tarikan dengan dalih pembangunan tidak bisa dibenarkan,” jelasnya.
Dewan Pendidikan Surabaya Martadi mengatakan, kasus yang terjadi di SMA 15 tidak terjadi secara tiba-tiba. Praktik-praktik itu harus mendapat perhatian serius. Sebab, jika yang dilakukan SMA 15 terbukti pungli, harus ditindak secara tegas. Aturan Dindik Surabaya untuk siswa mutasi tidak dipungut biaya sepeserpun. “Harus dilakukan investigasi lebih jauh. Kalau betul terjadi, ada aturan tegasnya,” katanya. [tam.gat]

Tags: