Foto ilustrasi: Perbaikan kinerja Instansi Pemkot Batu menjadi prioritas dalam kepemimpinan Dewanti- Punjul
Kota Batu, Bhirawa
Di masa pemerintahan baru Kota Batu di bawah kepemimpinan Dewanti- Punjul, akan melakukan perbaikan kinerja instansi pemerintah menjadi prioritas kerja. Untuk itu dalam pemerintahan baru tersebut tidak ada lagi OPD yang salah dalam menerjemahkan perintah dari pimpinan (Wali kota).
Terkait upaya perbaikan kinerja ini, Pemkot Batu akan memaksimalkan e-Goverment agar tahun depan Batu tak lagi mendapatkan nilai rendah dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Diketahui, dalam penilaian Sakip ada 5 Kota/Kabupaten di Jatim yang mendapatkan nilai rendah. Dan di antara kelima Kota/Kabupaten itu adalah Kota Batu. “Nilai yang diperoleh Kota Batu bukan yang terendah. Karena dari 38 Kota/Kabupaten di Jatim ada 4 Daerah lain yang mendapatkan nilai CC seperti Kota Batu,”ujar Plt.Walikota Batu, Punjul Santoso, Kamis (21/12).
Pria yang kembali terpilih menjadi Wakil Walikota Batu periode 2017-2022 akan menjadikan perbaikan kinerja Instansi Pemerintah sebagai agenda prioritas bersama sang Wali kota, Dewanti Rumpoko. Untuk itu Dewanti dan Punjul akan segera membuat RPJMD Kota Batu begitu selesai dilantik pada 27 Desember mendatang.
Punjul menilai buruknya nilai Sakip Pemkot Batu akibat adanya beberapa OPD yang salah menerjemahkan perintah di era Walikota Eddy Rumpoko. “Seharusnya untuk melaksanakan perintah Bapak (Eddy Rumpoko, setiap OPD harus tetap melihat RPJMD yang ada. Jadi program yang dibuat harus ada cantolannya di RPJMD,”jelas Punjul.
Untuk memperbaiki Sakip ini, pihaknya sudah mempersiapkan berbagai strategi untuk mengejar dan mendapatkan penilaian kerja terbaik. Salah satunya dengan mengoptimalkan e-Goverment di Kota Batu yang saat ini sedang dirintis. Pengawasan pelaksanaan program/ kegiatan bisa dilakukan oleh siapa saja sehingga adanya potensi pelanggaran bisa terdeteksi lebih awal.
“Kita akan terus mengerjar ketertingggalan ini. Ketika ada OPD membuat program dan ternyata tidak ada dalam perencanaan maka akan dicoret. Hal ini juga berguna untuk mencegah adanya pemborosan anggaran,” tambah Punjul.
Pihaknya juga menekankan pada kegiatan yang belum terlaksana di 2017 agar diteruskan di tahun 2018. Seperti pembenahan insfrastruktur jalan, jembatan, perbaikan sekolah, penambahan sampah, pengadaan mesin pencacah sampah, dan masih banyak lagi.
Sementara, rendahnya nilai kinerja instansi Pemerintah di Kota Batu juga mendapatkan kritikan dari Dewan. Apalagi Kota Batu sudah dua kali mendapatkan predikat Perencanaan Terbaik secara Nasional.
“Menurut saya hal ini sangat tidak wajar, ada apa dengan pemerintahan di Kota Batu. Kan lucu perencanaan bagus tapi penilaiannya kok jelek. Sangat malu kalau seperti ini,” ujar Ketua DPRD Kota Batu, Cahyo Edi Purnomo.
Ia mengatakan jika perencanaan bagus, menjadi hal yang mudah untuk segera bisa dijalankan dari perencanaan tersebut. Pihaknya juga masih belum mengetahui apa yang membuat penilaian Sakip Pemkot Batu terendah se Jatim.
“Kalau sudah memiliki perencanaan berarti sudah siap untuk dijalankan, dan seharusnya menjadi mudah. Tetapi ini malah sebaliknya. Seperti tidak sinkron, tidak terjalin hubungan yang baik,” tegasnya. Ia berharap di 2018 mampu mengejar ketertinggalan jauh dari penilaian Sakip di Jatim.(nas)
